BPBD NTB Agendakan Konferensi Tingkat Provinsi tahun 2018

Mataram (Suara NTB) – Penyelenggaraan Konferensi Nasional Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) XIII tahun 2017, menjadi catatan penting untuk langkah strategis mengurangi bahkan meniadakan dampak bencana alam. Rekomendasi yang lahir dari konferensi itu,akan diadopsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB dengan berencana menyelenggarakan konferensi tahun 2018.

“Rencana tahun 2018 kami akan melakukan kegiatan konferensi tingkat provinsi, temanya masih terkait pengurangan risiko bencana,” kata Kepala BPBD NTB, Ir. H. Mohamad Rum, MT kepada Suara NTB, Jumat, 15 September 2017.

Iklan

Konferensi tingkat provinsi pada dasarnya tindaklanjut dari konferensi nasional yang sudah berhasil terselenggara Senin, 12 September 2017 sampai Kamis, 14 September 2017 sebelumnya di LPMP NTB.

Dengan adanya konferensi tingkat daerah, pendekatan kepada masyarakat untuk penanganan risiko bencana akan lebih menyeluruh dan menyasar lebih detail ke semua tingkat lapisan paling bawah dengan model pemahaman sama. Ide dari masyarakat tentang kewaspadaan dini, pengurangan risiko dan penanggulangan bencana yang lebih partisipatif akan terlaksana.

“Sehingga masyarakat punya wadah ide untuk implementasi pengurangan risiko bencana ini,” terangnya.

Konferensi tingkat provinsi tahun 2018 ini akan jadi pilot project secara nasional. Ini menjadi rekor karena tidak pernah terselenggara di daerah lain sebelumnya. “Kalau selama ini kan konferensi tingkat nasional. Nah untuk tingkat provinsi ini yang pertama kali. Tidak menutup kemungkinan, konferensi tingkat kabupaten dan kota terlaksana juga.

Sementara dalam Konferensi Nasional PRBBK XIII Kamis lalu ditutup Wakil Gubernur NTB, H. Muh. M. Amin. Dalam amanatnya, Wagub meminta BPBD NTB menindaklanjuti semua yang tertuang dalam rekomendasi konferensi tersebut. Utamanya tentang membangun peran komunitas ditingkat daerah untuk pengurangan risiko bencana tersebut.

Selain mendorong peran BPBD menggandeng komunitas, hal hal yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana, akan diberi dukungan penuh.

Sementara terkait hasil konferensi, sudah tertuang dalam naskah rekomendasi. Ada 13 poin di dalamnya. Salah satu penekanan, peran BPBD yang harus dimaksimalkan dengan menggandeng komunitas untuk pengurangan risiko bencana.

Berikut isi deklarasi yang dirumuskan dari ide, gagasan dan temuan peserta konferensi nasional. Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas XIII Deklarasi Mataram tahun 2017 :

1. Kami bertekad untuk mewujudkan adanya akuntabilitas dalam upaya PRBBK
2. Kami bertekad mengintegrasikan PRB dalam program pembangunan desa/masyarakat yang kami laksanakan
3. Kami bertekad melakukan perlindungan kepada kelompok rentan/kelompok beresiko tinggi dalam setiap upaya PRB
4. Kami bertekad menguatkan peran dan kapasitas komite sekolah serta Forum Anak di Komunitas
5. Kami bertekad mengupayakan pengintegrasian lintas sektor dari kebijakan terkait Satuan Pendidikan Aman Bencana
6. Kami sepakat untuk merekomendasikan hal-hal berikut kepada semua pihak terkait PRBBK untuk:
a) Memperkuat kearifan lokal dan aturan adat untuk memperkuat PRBBK.
b) Memastikan pendekatan PRB yang inklusi.
c) Mengintegrasikan Kurikulum PRB ke dalam kurikulum Satuan Pendidikan.
d) Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran untuk Kelompok masyarakat
e) Mengarusutamakan PRBBK dalam upaya PRB.
f) Memanfaatkan data dasar yang sudah ada untuk memantau dan mengevaluasi upaya PRB yang sedang dilaksanakan.
g) Memberi masukan kepada BPS untuk mengintegrasikan kebutuhan data untuk verifier indikator “ketangguhan komunitas” (desa/kelurahan) dalam PODES.
h) Mempercepat ketersediaan dan keterjangkauan data informasi untuk pengelolaan sumber daya alam dan risiko bencana di tingkat komunitas/desa melalui kebijakan ONE Data.
i) Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) yang ramah komunitas dan Satuan Unit Pendidikan serta terkoneksi dengan berbagai pemangku kepentingan.
j) Mendorong paralegal dan pekerja kemasyarakatan untuk mendukung masyarakat melakukan upaya PRBBK.
k) Memberdayakan semua pihak terkait, yaitu masyarakat, (calon) pemerintah local, (calon) legislatif dan (calon) yudikatif.
l) Mendorong komitmen politik (calon) Kepala Daerah dan Satuan Unit Pendidikan. Selanjutnya poin deklarasi sudah disepakati untuk dilaksanakan. (ars/*)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional