Boyong Alat Berat ke Gili, Pemda KLU Ingatkan Investor

Satpol PP KLU memasang spanduk tanda pemberitahuan kepada salah satu investor agar izin pada pemda jika akan melakukan aktivitas baru. (Suara NTB/ist)

Tanjung (Suara NTB) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengingatkan kepada investor untuk tidak memasukkan alat berat ke tiga Gili tanpa izin. Penegasan serupa juga berlaku terhadap aktivitas investasi yang belum mengantongi izin resmi.

Asisten II Setda Lombok Utara, H. Rusdi, ST., belum lama ini mengatakan akan menindaklanjuti setiap aktivitas investasi tanpa izin resmi, tak terkecuali terhadap PT. TCN meskipun perusahaan tersebut sudah melakukan KPBU dengan PDAM.

Iklan

“TCN ini memasukan alat berat tanpa izin. Aturannya sudah jelas jika memasukkan alat berat ke pulau harus ada izin paling tidak ke Pemda,” tegas Rusdi.

Mantan Kadis LH Perkim KLU ini menyatakan, wilayah tiga Gili merupakan zona bebas kendaraan. Kendaraan yang diperbolehkan sampai saat ini hanya motor listrik.

Sangat disayangkan kata Rusdi, investor tidak berkoordinasi untuk memasukkan alat berat. Sebab aktivitas alat berat di pulau, hanya berlaku saat aktivitas penertiban oleh Pemda, serta pembersihan puing bangunan saat gempa tahun 2018 silam. “Apalagi ini bukan untuk kepentingan umum,” imbuhnya.

Terkait usaha investasi yang banyak tak berizin, Rusdi menilai, bukan tidak mungkin Pemda akan bersikap tegas. Salah satunya, dengan membentuk Tim Penertiban seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Oleh karenanya, ke depan diharapkan semua investor yang ingin berusaha, agar memastikan jaminan izin resmi sehingga investasinya dapat dikatakan sah. “Bisa saja nanti akan dibentuk tim, seperti penertiban bangunan dulu, jadi semua unsur akan dilibatkan,” katanya.

Untuk diketahui, Pemda KLU sudah melayangkan teguran kedua kepada investor mitra PDAM. Teguran kedua masih sama dengan teguran pertama, yakni meminta perusahaan melengkapi diri dengan izin untuk melanjutkan pembangunan. Pada teguran kedua ini pun, Pemda turun dengan instansi terkait penegak Perda (Satpol PP). Di saat bersamaan, Pemda memajang Spanduk yang menegaskan agar pembangunan dihentikan sementara. (ari)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional