Boros, Pembayaran PJU di Lotim

Selong (Suara NTB) – Lombok Timur (Lotim) terbilang boros dalam membayar biaya Penerangan Jalan Umum (PJU). Pemborosan terjadi diduga akibat banyaknya lampu jalan yang terpasang secara ilegal, sehingga menyebabkan tagihan pembayaran rekening listrik membengkak.

“Banyak yang ilegal, itulah yang sebabkan pembayaran membengkak,” ungkap plt Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Lotim, H. Teguh Sutrisman pada Suara NTB, Senin (15/8/2016).

Iklan

Diakuinya, sebagian masyarakat banyak yang melakukan pemasangan sendiri dengan alasan sudah membayar 10 persen dari setiap pembayaran listrik. Pemasangan di luar kontrol pemerintah daerah ini menyebabkan tagihan rekening listrik membengkak.

Dalam upaya melakukan penghematan, sejumlah cara dilakukan. Antara lain melakukan meterisasi lampu, mengganti lampu dengan daya besar ke daya yang lebih kecil. Termasuk bersurat ke PLN agar menurunkan daya untuk kebutuhan pembayaran PJU.

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas ESDM dan Perindag Lotim yang mengurus PJU, Ahmad Yani menambahkan, jumlah PJU sekarang 7.594 titik. Sementara yang sudah dilakukan  meterisasi baru 75 unit. Mahalnya biaya PJU yang dibayarkan ke PLN, katanya karena jumlah daya satu titik mencapai 160 watt atau sekitar  625 VA ke atas. Pemborosan yang terjadi akibat PJU mencapai 2,7 mega watt.

Untuk itulah dilakukan upaya penurunan daya dengan pemasangan Lampu Hemat Energi (LHE). Dari cara ini pihak pemerintah bisa melakukan penghematan sebesar Rp 66 ribu per titik. ‘’Dari pemasangan LHE yang sudah diyakini sudah bisa hemat Rp 300 juta per bulan,’’ terangnya.

Pihaknya, tidak melarang masyarakat memasang lampu di jalan. Akan tetapi diingatkan agar menggunakan daya lebih rendah. LHE ini diterangkan sangat bisa menghemat pembayaran. Ditanya soal lampu LED, pihak ESDM belum mampu untuk mengadakannya, karena biaya pengadaannya yang mahal.

Ahmad Yani mengusulkan, untuk PJU ini sebaiknya menggunakan sistem kuota, yakni menentukan besaran dayanya per gardu listrik. Selama ini satu gardu bisa menelan dana sebesar 2000 VA. Kalau Keinginan pihak ESDM bisa diturunkan menjadi 1.200 VA, kemudian dibagi ke beberapa titik menggunakan LHE.

Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Lotim, Iswan Rakhmadi yang dikonfirmasi terpisah menyebutkan, Pemkab Lotim sudah membayar Rp 8 miliar. Besarnya jumlah PJU yang dibayar ini karena terjadi keterlambatan pembayaran sejak Januari 2016 lalu.

Keterlambatan pembayaran PJU ini kata Iswan terjadi karena Pemkab Lotim menunggu perubahan nota kerjasama PLN dengan Pemkab Lotim. Pembayaran dilakukan per bulan ke depan. Perubahan MoU itu, lanjutnya, karena Pemkab Lotim menginginkan ada kroscek lebih dulu terhadap pemasang-pemasangan lampu jalan yang baru. (rus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here