BOR Empat Kabupaten Tinggi, Pelacakan Kontak di NTB Belum Penuhi Standar WHO

Nurhandini Eka Dewi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov mengakui bahwa pelacakan kontak (contact tracing) di NTB masih belum memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO). WHO menetapkan standar setiap satu orang yang terkonfirmasi positif Covid-19, harus dilakukan pelacakan kepada 20 – 30 orang.

Sementara di NTB, pelacakan kontak rata-rata baru 7,5 orang. Asisten III Setda NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., MPH., mengatakan masih sedikitnya pelacakan kontak erat bukan saja di NTB. Tetapi hampir terjadi di semua daerah di Indonesia.

Iklan

“Iya (tracing masih di bawah standar WHO), tapi bukan hanya kita. Rata-rata di daerah itu, bukan hanya kita. Di Jawa juga begitu, tracing dan testing masih bermasalah.,” kata Eka dikonfirmasi di Mataram, Rabu, 2 Juni 2021.

Sekarang, kata Eka, WHO mengeluarkan indikator risiko terkait Covid-19. Dari indikator risiko yang dikeluarkan WHO, NTB masuk kategori D.  Salah satu yang menyebabkan NTB masuk kategori D, karena tracing yang masih terbatas.

Eka menjelaskan tracing yang masih rendah bukan semata-mata disebabkan terbatasnya alat tes cepat Covid-19. Tetapi masyarakat juga harus sadar. Jika pernah kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif, maka harus mau ditracing dan testing.

“Selama ini salah satu yang dikeluhkan petugas di lapangan mereka ditolak. Ketika ditracing dia mau, tetapi ketika testing, banyak ndak mau,” ungkapnya.

Menurut Eka, masyarakat perlu disadarkan pentingnya tracing dan testing. Karena hal itu akan membantu mengurangi risiko penyakit berat. Jika sejak awal dideteksi ada gejala Covid-19, maka penanganan oleh tenaga kesehatan akan lebih fokus. Sehingga, tracing dan testing juga akan bisa menekan tingkat kematian.

“Sebetulnya kalau memasifkan tracing ini sudah kita minta dari dulu, termasuk dimasukkan dalam  program kampung sehat. Setiap daerah tidak sama caranya. Kita mencari cara bagaimana supaya tracing di setiap daerah bisa optimal,” terangnya.

Sementara itu, terkait dengan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR), Eka menyebutkan ada tiga kabupaten yang tinggi, karena di atas 50 persen. Tiga daerah tersebut adalah Sumbawa 62,7 persen, Lombok Tengah 63 persen dan Lombok Barat 50,8 persen.

Sementara, BOR tujuh kabupaten/kota lainnya berada di bawah 40 persen. Untuk tingkat provinsi, BOR di NTB sebesar 44 persen. “Kalau di atas 60 persen, maka solusinya menambah tempat tidur, menambah ruang isolasi,” tandasnya. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional