Bongkar Muat Dikeluhkan Penumpang, Ombudsman Klarifikasi PT. ASDP

Seorang petugas memantau proses bongkar muat di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Instansi ini juga mendorong agar realisasi dermaga tambahan di Padangbai Bali. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Ombudsman RI Perwakilan NTB menyikapi keluhan masyarakat soal lambatnya bongkar muat di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Lembaga pengawas ini mengirim surat permintaan klarifikasi ke PT. ASDP Lembar atas situasi itu. Tidak menutup kemungkinan, jika ada temuan akan ditindaklanjuti dengan penelusuran lapangan.

Demikian diungkapkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, SH.,MH, Kamis, 1 November 2018 kemarin.  Surat permintaan klarifikasi dikirim Rabu, 30 Oktober 2018. Isinya seputar permintaan penjelasan terkait lambannya bongkar muat kapal.  ‘’Kita kirim surat klarifikasi. Kita mintai keterangan kenapa sampai 5 jam kapal antre ,’’ kata Adhar Hakim.

Iklan

Situasi ini sebenarnya sulit ditolerir, karena efek domino cukup luas. Aktivitas penyeberangan dari Lembar ke Padangbai Bali dan sebaliknya terganggu. Terlebih, lanjutnya, sangat merugikan masyarakat NTB sebagai pengguna jasa transportasi pintu masuk bagian barat Lombok melalui jalur laut itu.

‘’Ini sebenarnya tidak bisa ditolerir lagi. Masalah lama yang sama saja. Sehingga ASDP  harus menjawab kenapa situasi sampai seperti ini lagi,’’ tegas Adhar Hakim.

Menurut dia, Pelabuhan Lembar sama dengan pelabuhan lainnya, masuk dalam kategori pelayanan publik yang vital bagi masyarakat. Jika ada sistem yang tidak berjalan, maka masyarakat dirugikan.  ‘’Karena ini masuk pelayanan publik, kami masuk  untuk atensi ini,’’ tandasnya.

Adhar tidak ingin berandai-andai soal penyebab sengkarutnya aktivitas penyeberangan ini. Ia hanya ingin kepastian penyebabnya dari ASDP sebagai regulator di pelabuhan setempat. Jika dalam klarifikasi ada disertai persoalan, maka ia sepakat harus ada perbaikan. Terutama jadwal bongkar dan muat yang belum beres.

‘’Apa yang harus kita perbaiki, kita perbaiki,’’ tegasnya.

Masalah di Lembar sebenarnya sudah lama jadi atensinya. Sempat beberapa tahun lalu, kroditnya  jadwal kapal jadi temuan. Kapal yang muat dan bongkar jelas- jelas (terindikasi) melanggar ketentuan trip.

Namun ASDP berusaha membenahi dan hasilnya terlihat saat arus mudik 2018. Tidak ada antrean kapal dan penumpang yang berarti.

‘’Artinya awal awalnya bagus. Arus mudik sangat lancar. Tapi  kok akhir-akhir ini lamban,’’ tegasnya.

Hal lain yang disorotinya, ASDP sebagai lembaga yang berfungsi ganda. Satu sisi sebagai regulator. Fungsinya sebagai lembaga yang menerapkan dan pengawasan regulasi. ‘’Sisi lain, mereka juga operator. Punya kapal. Ini kan berpotensi jadi masalah,’’ tandasnya.

Sebelumnya sorotan sama datang dari  Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap). Lembaga ini prihatin dengan lambatnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Semestinya harus ada perbaikan sistem dan penegakan aturan yang tegas, sebab pelabuhan tersebut adalah “wajah” NTB dari pintu masuk bagian barat.

Beberapa faktor yang menurutnya sangat mempengaruhi. Seperti jadwal bongkar dan muat kapal yang tidak diperketat. ASDP sebagai operator menurutnya seharusnya lebih tegas. Masalahnya masih ada toleransi terlalu tinggi. Misal, sebuah kapal waktu sandar bisa sampai 1,5 jam.  Karena satu dan lain hal tidak ditertibkan. Sehingga ini menjadi efek domino, berpengaruh ke kapal kapal lainnya.

 Persoalan klasiknya, di Padangbai Bali masih menggunakan satu dermaga, sehingga keseimbangan arus transportasi dari Bali ke Lombok belum juga tercapai.  (ars)