BNPB Ingatkan Pemda, Bima dan Sumbawa Status Awas Kekeringan

Ilustrasi kekeringan di NTB.(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta NTB untuk melakukan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan. BNPB menyebutkan Bima dan Sumbawa berstatus awas kekeringan, sedangkan Lombok Timur (Lotim) berstatus siaga.

Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dra. Prasinta Dewi, M.A.P., dalam keterangan yang diterima Suara NTB, Rabu, 1 September 2021 menjelaskan sebagian besar wilayah Indonesia yang akan memasuki musim hujan pada September hingga November 2021. Namun, sebagian wilayah justru mengalami kekeringan, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali dan Jawa Timur.

Iklan

Menghadapi potensi kekeringan, BNPB meminta kepala daerah di provinsi tersebut untuk melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan.  Melalui surat nomor B-121/BNPB/DII/BP.03.02/08/2021, BNPB menyampaikan peringatan dini dan langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan meteorologis.

Hal ini didukung dengan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai adanya indikasi potensi kekeringan hidrometeorologis hingga dua dasarian ke depan. Potensi yang patut diwaspadai mencakup beberapa kabupaten dan kota di provinsi NTT, NTB, Bali dan Jawa Timur.

Potensi bahaya yang perlu diantisipasi yaitu berkurangnya persediaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian, kebakaran semak, hutan, lahan dan pemukiman.

Prasinta menjelaskan beberapa langkah-langkah kesiapsiagaan yang dilakukan. Pertama, pemerintah daerah diminta untuk melakukan pemantauan dan peninjauan lapangan bersama dinas-dinas terkait untuk mengantisipasi dan menangani terjadinya kekeringan serta potensi kebakaran hutan, lahan dan semak.

Kedua, kepala daerah mengambil langkah-langkah penguatan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat terkait ancaman kekeringan di daerah masing-masing. “Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dampak kekeringan meteorologis sehingga masyarakat dapat menghemat penggunaan air bersih dan juga melakukan budidaya pertanian yang tidak membutuhkan banyak air,” kata  Prasinta.

Pemerintah daerah diharapkan untuk aktif dalam mengkampanyekan hemat air, salah satunya dengan memanfaatkan air limbah rumah tangga yang relatif bersih untuk digunakan kembali. Masih terkait dengan langkah kedua ini, Prasinta menekankan pada upaya antisipasi kekeringan dengan penyiapan logistik dan peralatan seperti tangki air bersih dan pompa air di lokasi yang membutuhkan.

Ketiga, kesiapsiagaan dengan memanfaatkan sistem informasi yang dikelola Lapan dan BMKG, pengecekan serta penyiapan sarana dan prasarana yang membantu pemadaman. Ia juga menekankan pada koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam kesiapan mekanisme tanggap darurat serta penyiapan untuk mempelajari rencana kontinjensi dan penyiapan rencana operasi. Langkah ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan setempat.

Keempat, penyiapan call center atau help desk untuk menghubungkan secara cepat laporan dari warga kepada petugas maupun mengembangkan sistem komunikasi serta informasi sampai ke lokasi rawan bencana. “Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, mengikuti kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta tetap menjalankan segala peraturan pemerintah terkait percepatan penanganan Covid-19,” tambah Prasinta.

Prasinta juga menyampaikan langkah keenam, yaitu pemerintah daerah dapat menetapkan status tanggap darurat dan pembentukan pos komando tanggap darurat bencana apabila dibutuhkan dalam menyikapi situasi di daerah. Menghadapi potensi bencana kekeringan meteorologis, Prasinta menyampaikan pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi lebih lanjut dengan kedeputian teknis terkait di BNPB maupun Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB. Pusdalops selalu siaga dalam melakukan komunikasi dan koordinasi melalui call center 117.

Disebutkan, berdasarkan pantauan BMKG, beberapa wilayah dalam status siaga kekeringan meteorologis seperti Kabupaten Bangkalan, Banyuwangi, Bondowoso, Pamekasan dan Situbondo di Jawa Timur, Kabupaten Buleleng dan Karangasem di Bali, Lombok Timur di NTB, serta Kabupaten Ende, Ngada dan Sumbar Barat di NTT.

Sedangkan beberapa wilayah dengan status awas  terpantau di Kabupaten Bima dan Sumbawa di NTB, serta Kabupaten Alor, Belu, Flores Timur, Kota Kupang, Manggarai Timur, Sikka, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Timur di NTT.

Status siaga merujuk pada kondisi jumlah hari tanpa hujan paling sedikit 31 hari, prakiraan probabilitas curah hujan kurang dari 20mm/dasarian di atas 70 persen. Sedangkan status awas mendeskripsikan jumlah hari tanpa hujan paling sedikit 61 hari. Prakiraan probabilitas curah hujan kurang dari 20 mm/dasarian di atas 70 persen.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mencatat bencana kekeringan semakin meluas. Berdasarkan laporan terbaru, bencana kekeringan telah melanda 241 desa/kelurahan pada 59 kecamatan di enam kabupaten/kota.

BPBD NTB menyebutkan masyarakat yang mengalami krisis air bersih akibat bencana kekeringan sebanyak 507.176 jiwa atau 134.650 KK. Sebanyak tiga Pemda Kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa sudah meminta bantuan ke Pemprov NTB untuk distribusi air bersih ke masyarakat terdampak.

Kepala Bidang Kedaruratan BPBD NTB, Abdul Gani mengatakan enam kabupaten/kota yang dilanda kekeringan, yaitu, Sumbawa, Bima, Kota Bima, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat. Dari enam Pemda, baru Sumbawa yang menetapkan status tanggap darurat kekeringan, Kota Bima dan Lombok Barat siaga darurat kekeringan.

Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB juga mencatat kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) meningkat seiring puncak musim kemarau. Kurang dari tiga bulan atau selama Juni – pertengahan Agustus 2021, kawasan hutan yang terbakar seluas 430,25 hektare di NTB.

Kepala Seksi Penegakan Hukum Dinas LHK NTB, Astan Wirya, S.H., M.H., mengatakan pada bulan Juni kawasan hutan yang terbakar seluas 3,85 hektare. Kemudian pada bulan Juli seluas 25,5 hektare.

Pada bulan Agustus ini, luas kawasan hutan yang terbakar cukup tinggi mencapai 400,90 hektare. Sehingga, total kawasan hutan yang terbakar sejak Juni sampai pertengahan Agustus seluas 430,25 hektare.

Astan Wirya menjelaskan 430,25 hektare kawasan hutan yang terbakar tersebar enam Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) di NTB. Antara lain, BKPH Rinjani Timur seluas 407,40 hektare, BKPH Pelangan Tastura 1,50 hektare, BKPH Brang Rea Puncak Ngengas 1,85 hektare.

Selanjutnya, BKPH Batulanteh seluas 18,50 hektare, BKPH Madapangga Rompu Waworada dan BKPH Maria Donggomasa masing-masing seluas 0,50 hektare. Asran Wirya menyebutkan sejak 1 – 20 Agustus, tercatat 562 titik hotspot atau titik api di NTB. Dengan rincian titik hotspot high berada di 16 titik, medium 500 titik dan low sebanyak 46 titik. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional