BNPB Cairkan Rp2,6 Triliun untuk Huntap

Progres pembangunan Huntap jenis rumah instan kayu (Rika) yang direkomendasikan sesuai Inpres nomor 5 tahun 2018. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menanggapi terhambatnya pencairan dana pembangunan hunian tetap (Huntap)  tahap dua sebesar Rp1,1 triliun lebih. Gubernur mengatakan prosedur pencairan dana Huntap meskipun sudah ditransfer ke BPBD kabupaten/kota gampang-gampang susah.

‘’Jadi macetnya di BPBD kabupaten/kota.  Ada prosedurnya itu, gampang-gampang susah,’’ kata gubernur dikonfirmasi usai acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi di Rumah Sakit Mata NTB, Jumat, 28 Desember 2018.

Iklan

Gubernur menjelaskan, dalam pencairan dana bantuan pembangunan Huntap ke masyarakat memang sudah ada prosedurnya. Meskipun dana sudah ditransfer ke masing-masing rekening masyarakat yang rumahnya rusak akibat gempa. Namun pencairan dana harus lewat kelompok masyarakat (Pokmas).

Sehingga penggunaan dana menjadi lebih akuntabel. Dan untuk mencegah persoalan hukum di kemudian hari.  ‘’Karena kalau nanti dicairkan cepat, ndak ada akuntabilitas, kena lagi,’’ katanya sembari menambahkan terus dilakukan rapat koordinasi untuk mempercepat pembangunan Huntap di lapangan.

Di tempat yang sama, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ir. Mohammad Rum, MT menyebutkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mentransfer dana pembangunan Huntap sebesar Rp2,6 triliun lebih.

Dari jumlah tersebut sebesar Rp1,47 triliun dana Huntap telah ditransfer dari BPBD ke masyarakat. Sisa dana Huntap yang masih berada di BPBD kabupaten/kota terdampak bencana gempa sebesar Rp1,18 triliun.

Jumlah penerima dana Huntap sebanyak 58.333 KK. Dengan rincian rusak berat 37.543 KK, rusak sedang 7.547 KK dan rusak ringan 13.243 KK.

Rum menambahkan, Pokmas yang sudah terbentuk sebanyak 1.802 Pokmas dengan jumlah anggota 21.863 KK. Sedangkan Pokmas yang sudah mendapatkan SK kepala daerah sebanyak 1.197 Pokmas dengan jumlah anggota 14.012 KK.

Sementara itu, rekening Pokmas yang terbentuk sebanyak 1.056 Pokmas atau 13.878 KK. Rekening Pokmas yang sudah terisi baru 476 Pokmas dengan jumlah anggota 7.019 KK.

Ia menyebutkan, masyarakat yang berminat bangun Risha sebanyak 4.212 unit, Rika 5.897 unit, Riko 5.119 unit dan RCI 40 unit. Ia menyebutkan sebanyak 3.186 unit huntap sedang proses pembangunan dan ada juga yang sudah jadi. Dengan rincian Risha 1.714 unit, Rika 565 unit, Riko 850 unit, RCI 8 unit dan pembangunan secara individu 51 unit.

‘’Kendala utama masalah material bangunan, fasilitator, aplikator, itu saja memang. Termasuk tenaga kerja,’’ kata Rum.

Berkaitan dengan material bangunan dan percepatan pembangunan Huntap, Rum mengatakan dirinya sudah membahas dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pusat. Masalah penyediaan material termasuk keterlibatan pengusaha dalam pembangunan Huntap sekarang diambil alih Kadin Pusat.

‘’Kemarin saya bahas dengan Kadin Pusat akan turun. Sekarang Kadin NTB ditarik kewenangannya ke pusat. Langsung pusat yang ambil alih,’’ jelasnya.

Terkait dengan percepatan pencairan dana pembangunan Huntap, Rum mengatakan masyarakat perlu proaktif dalam pembentukan Pokmas. ‘’Jangan hanya dari kita tapi masyarakat adem ayem ndak bergerak. Bolanya ada di masyarakat. Karena masyarakat yang menerima dananya,’’ katanya.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, Ir. IGB. Sugihartha, MT mengharapkan pendamping masyarakat di desa seperti Babinsa, Bhabinkamtibmas, kepala desa hingga kepala dusun dapat lebih awal mendampingi masyarakat terdampak bencana membentuk Pokmas. Sehingga, ketika fasilitator masuk, mereka tidak mulai dari nol lagi mendampingi masyarakat.

‘’Masyarakat sudah punya pilihan model rumah. Sehingga ketika fasilitator mendampingi masyarakat tak mulai dari nol. Tapi langsung bekerja  mendampingi administrasinya,’’ katanya. (nas)