BNNP NTB Tegaskan Pemberian Rehabilitasi Artis Parfi Sesuai Aturan

Artis Reza Artamevia (kanan) saat mendatangi kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) NTB untuk menjalani rehabilitasi tahap dua di Mataram, Kamis (8/9). Selain rehabilitasi Reza Artamevia juga diambil sample rambutnya untuk tes ulang kandungan Mentamphetamine dalam tubuhnya. ANTARA FOTO/Hero/AS/foc/16.

Mataram (suarantb.com) – Pemberian rehabilitasi terhadap Reza Artamevia dan ketiga rekannya menimbulkan kontroversi. Pasalnya BNN dinilai memberikan rehabilitasi tidak melalui permintaan pengadilan.

Menyikapi pro kontra tersebut, BNN Provinsi NTB angkat bicara. Kepala BNNP NTB, Kombes Pol. Sriyanto menegaskan, permohonan rehabilitasi pada hakim atau pengadilan jika status orang yang akan diberikan rehabilitasi adalah tersangka atau terdakwa. Jika belum menyandang status tersangka maupun terdakwa maka BNN dapat memberikan rehabilitasi atas permohonan penyidik kepolisian.

Iklan

“Penetapan hakim atau pengadilan itu kalau dia jadi tersangka atau terdakwa. Kalau jadi tersangka berarti penyidik minta sama hakim penetapan untuk direhabilitasi. Kalau ini kan bukan tersangka. Bedakan antara tersangka dan masyarakat umum,” tegas Sriyanto di kantor BNNP NTB, Kamis 7 September 2016.

Sementara menanggapi ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf a dan b undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang pada substansinya memberikan kewenangan pada hakim untuk menetapkan seorang pengguna narkoba diberikan rehabilitasi, Sriyanto menjelaskan bahwa dalam ketentuan pasal 103 tersebut hanya terjadi ketika telah adanya proses pengadilan.

Sedangkan keempat artis tersebut belum menjalani proses pengadilan, namun hanya pada tahap penyidikan yang seterusnya dibawa ke BNN.

“Pasal 103 itu intinya ketika sudah proses pengadilan, hakim bisa memutuskan dia salah atau tidak, tapi dia harus sudah proses pengadilan, dia sudah jadi tersangka dalam proses penyidikan. Itu dasarnya undang-undang,” jelasnya.

Penetapan rehabilitasi terhadap Reza dan rekannya  mulai menuai kontroversi ketika banyak masyarakat menilai pemberian rehabilitasi seharusnya diberikan oleh hakim pada lembaga peradilan. (szr)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here