BLT Banpres UKM, Loteng Usul 15 Ribu Tambahan Baru

Ikhsan (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Sebanyak 15 ribu Usaha Kecil Menengah (UKM) Lombok Tengah (Loteng) masuk daftar usulan tambahan baru calon penerima program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bantuan Presiden (Banpres) UKM. Dengan begitu, hingga saat ini total sudah ada sekitar 53 ribu lebih UKM Loteng yang diusulkan mendapat program stimulus ekonomi percepatan pemulihana ekonomi dampak pandemi Covid-19 tersebut.

Daftar usulan tambahan baru penerima program BLT Banpres UKM Loteng tersebut, 5 ribu lebih UKM di antaranya masuk melalui usulan Dinas Koperasi dan UKM Loteng. Sisanya ada yang diusulkan oleh Pegadaian, BRI serta PT. PNM. “Laporan terakhir kita total usulan UKM penerima Banpres UKM sudah diangkat 53 ribu lebih. Dari usulan sebelumnya sebanyak 38 ribu lebih,” ungkap Kepala Dinas Koperasi dan UKM Loteng, Ikhsan, S.Hut., kepada Suara NTB, Selasa, 27 Oktober 2020.

Iklan

Ia mengatakan UKM-UKM Loteng tersebut nantinya akan berebut kuota program BLT Banpres UKM secara nasional. Dalam hal ini, pemerintah pusat telah mengalokasikan bagi sekitar 12 juta UKM untuk seluruh Indonesia. “Jadi kita hanya mengusulkan saja. Soal apakah UKM tersebut dapat atau tidak, itu pemerintah pusat yang menentukan,” terangnya.

Polanya daftar UKM yang diusulkan akan dimasukkan ke sistem. Sistem itulah yang kemudian mengurutkan UKM penerima bantuan sesuai kuota yang ada. Jadi bukan pemerintah daerah yang menentukan UKM tersebut dapat atau tidak bantuan sebesar Rp 2,4 juta tersebut.

Ikhsan mengaku animo masyarakat untuk ikut program tersebut cukup tinggi. Selain gratis, persyaratan yang harus dipenuhi UKM sangatlah mudah. Cukup membawa salinan identitas diri berupa KTP serta mencantumkan jenis kegiatan usaha dan nomor kontak yang dihubungi, sehingga cukup merepotkan pihaknya.

Di satu sisi, SDM yang tersedia untuk melayani masyarakat sangat terbatas. Belum lagi masih banyak beban tugas lainnya yang juga harus diselesaikan. Tidak sampai di situ, pihaknya juga harus disibukkan dengan urusan perbaikan data UKM penerima bantuan yang sudah masuk namanya sebagai penerima bantuan program. Karena dari usulan awal banyak data UKM yang tidak sinkron.  (kir)