BKPSDM Lotim Pastikan Tidak Ada Pemecatan Tenaga Honorer

Kepala BKPSDM Lotim,  Muhammad Khairi (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB)  – Sesuai kebijakan Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy, para honorer akan dievaluasi secara total. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) saat ini sedang proses melaksanakan perintah bupati. Evaluasi dimaksud dipastikan tidak akan sampai terjadi pemecatan terhadap honorer atau istilah lain tenaga non PNS.

Menurut Kepala BKPSDM Lotim, Muhammad Khairi saat dikonfirmasi Rabu,  21 November 2018, semenjak dilantik Senin 19 November lalu, bupati katanya sudah menekankan soal evaluasi para honorer tersebut kepadanya. Hari pertama masuk kerja, kemarin, kepala BKPSDM ini langsung bergerak dan memanggil para bidangnya.

Iklan

Memulai kerjanya, Kepala BKPSDM ini sudah merancang surat untuk dikirim ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Lotim. Diminta tidak saja Surat Keputusan (SK) pengangkatan tahun pertama dan terakhir, melainkan semua SK-SK yang diterima.

Diakui, ada anggapan honorer akan dirumahkan. Namun, pihaknya membantahnya, karena tidak serta merta tenaga honorer diberhentikan. Evaluasi yang dilakukan katanya adalah agar lebih berkeadilan. Pemberian gaji atau honor bulanan dari masing-masing tenaga non PNS ini lebih adil, karena sesuai dengan masa kerjanya.  ‘‘Evaluasi ini agar gampang penggajiannya sesuai masa kerja,” terangnya.

Pihaknya menganalogikan, tidak ada orang baru masuk sekolah dasar langsung naik ke kelas VI. Sudah pasti baru masuk harus mulai dulu dari kelas I, baru naik ketahun berikutnya sesuai urutan masanya. Menurutnya, memang agak lucu baru masuk langsung kelas VI (enam). Atau sudah sangat lama sekali, sudah lima tahun sekolah tetap saja kelas I (satu).

Evaluasi yang dilakukan sesuai dengan penjenjangannya. Mulai lima tahun ke bawah, lima tahun ke atas, sepuluh tahun dan seterusnya. Mengenai besaran upah yang nantinya diterima oleh masing-masing honorer belum dibicarakan. “Apakah mendekati UMK atau seperti apa mekanismenya, itu nanti urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,” ungkap Khairi. (rus)