BKN Dikabarkan Minta Daerah Tidak Bayarkan Gaji CPNS Bermasalah

Dompu (Suara NTB) – Badan Kepegawaian Negara (BKN) dikabarkan telah menyurati pemerintah daerah (Pemda) Dompu untuk menghentikan pembayaran gaji bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diduga bermasalah. Permintaan ini dikabarkan untuk menghindari semakin banyaknya kerugian negara yang timpul dalam kasus yang sedang dalam penyidikan Polda NTB.

Surat BKN ini dikabarkan telah diterima oleh Pemda Dompu. Namun saat dikonfirmasi, Senin, 19 September 2016, baik melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) maupun Inspektorat Kabupaten Dompu enggan mengomentarinya.

Iklan

“Tanyakan ke Bupati. Yang memutuskan dan menyikapi surat BKN itu Bupati. Kita tidak bisa sembarangan (apalagi soal kebijakan),” kata Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Ir H Moh Syaiful HS, M.Si, saat dikonfirmasi terkait surat BKN yang meminta Pemda Dompu menghentikan pembayaran gaji CPNS bermasalah.

H Syaiful meminta agar menunggu kembalinya Bupati yang sedang tugas dinas keluar daerah agar tidak liar informasinya. Karena informasi surat BKN yang meminta penghentian pembayaran gaji bagi CPNS yang bermasalah dan disidik Polda NTB, belum tentu kebenarannya. “Mungkin 1 – 2 hari Bupati akan hadir. Kita (pembantunya), sekarang kita fokus dulu untuk pembahasan (Raperda) OPD,” katanya.

Kepala BKD Dompu, Drs H Abdul Haris, MAP yang berusaha dikonfirmasi terkait hal ini dikabarkan sedang tugas dinas keluar daerah. Namun Kepala bidang Mutasi BKD Dompu, Arifuddin, S.Sos, MSI mengaku, tidak mengetahui terkait surat BKN soal penghentian pembayaran gaji CPNS yang bermasalah mulai Oktober 2016 ini. “Saya tidak tahu. Silahkan hubungi kepala BKD,” katanya.

Sementara informasi yang berhasil dihimpun Suara NTB menyebutkan, sudah hadir surat dari BKN yang meminta Pemda Dompu untuk tidak membayarkan gaji bagi CPNS yang bermasalah. Penghentian pembayaran gaji ini untuk menghindari semakin besarnya kerugian negara akibat pembayaran gaji pasca mencuatnya kasus dugaan korupsi honorer K2 tahun 2013.

Kasus dugaan korupsi pengangkatan honorer K2 tahun 2013 menjadi CPNS ini tengah ditangani Polda NTB. Sebelum lebaran Idhul Adha 2016 lalu, penyidik Polda NTB telah memeriksa bendahara gaji tempat CPNS bermasalah bertugas. Bendahara gaji ini dimintai keterangan soal gaji yang diterima sejak diangkat menjadi CPNS akhir tahun 2015 lalu.

Sebagaimana diketahui, kasus pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS tahun 2013 ini mencuat setelah hasil tes tulis diumumkan panitia nasional seleksi CPNS pada Maret 2014 dan menetapkan 390 orang honorer di Kabupaten Dompu dinyatakan lulus tes tulis. Pengumuman ini mendapat reaksi dari para honorer lainnya karena menemukan beberapa honorer yang lulus diduga tidak seperti disyaratkan sebagai honorer untuk diangkat menjadi CPNS. Aksi protes dari sebagian honorer ini diputuskan untuk dibentuk tim verifikasi oleh Bupati dan ditemukan 134 orang dari 390 orang dinyatakan tidak memenuhi kriteria (TMK). Temuan ini dijadikan dasar bagi kelompok yang tidak lolos untuk melapor ke Polres Dompu. (ula)