BKKBN NTB Gelar Rakor Baksos Muslimat NW

Rakor Baksos Muslimat NW

Perwakilan BKKBN Provinsi NTB lakukan penguatan kemitraan dalam rangka peningkatan komitmen dan dukungan stakeholder terkait pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di NTB melalui Rapat Koordinasi Bhakti Sosial Muslimat Nahdlatul Wathan (Muslimat NW), Selasa 30 Oktober 2018.

Bertempat di Aula Kantor BPSDM Provinsi NTB, kegiatan ini diikuti oleh sekitar 60 peserta dari mitra kerja provinsi dan mitra kerja kabupaten/kota se Pulau Lombok yang terdiri dari Pimpinan Daerah Muslimat NW kabupaten/kota, IBI provinsi/kabuaten/kota, RSU Provinsi NTB, Dinas P3AKB Provinsi NTB, Dinas OPD KB kabupaten/kota, dan Dinas Kesehatan provinsi/kabupaten/kota.

Iklan

Mengawali agenda kerjanya bersama BKKBN setelah dilantik sebagai Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang juga selaku Ketua Umum Pimpinan Muslimat NW, dalam kesempatan membuka kegiatan menyampaikan bahwa pekerjaan rumah terbesar pemerintah NTB saat ini adalah bagaimana menyadarkan masyarakat untuk mencintai kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

Dijelaskannya, saat ini NTB masih memiliki pekerjaan rumah yang belum tuntas. Antara lain masalah gizi buruk, stunting, TKI (illegal/ unskill), lapangan pekerjaan, kematian ibu, kematian bayi, termasuk masalah pernikahan dini yang saat ini masih butuh perhatian untuk diatasi. Masalah-masalah tersebut, sebutnya, hulunya adalah kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya kesehatan, pendidikan, dan lingkungan bagi diri sendiri. Bagaimana kita mencintai lingkungan melalui konservasi, bagaimana menjaga kesehatan diri dan anak-anak serta lingkungan kita, bagaimana kita memperhatikan pendidikan diri maupun anak-anak dan orang-orang di sekitar kita.

“Apabila ketiga hal utama tersebut sudah bisa digerakkan secara masif, maka masalah-masalah besar yang tengah dihadapi NTB lambat laun akan bisa teratasi dengan baik,” yakinnya.

Berbicara tentang pernikahan dini atau pernikahan usia anak, BKKBN memiliki program yang dikenal dengan pendewasaan usia perkawinan (PUP). Rohmi mengungkapkan bahwa menyadarkan masyarakat tentang dampak pernikahan usia anak tidak cukup hanya dengan cara mengumpulkan remaja, kemudian diberikan sosialisasi tentang PUP, dan selesai. Pemerintah membutuhkan strategi agar sosialisasi tersebut berkelanjutan dan tersebar luas. Untuk itu dibutuhkan kerjasama seluruh instansi dalam membuat program dengan output yang sama. Buku saku, dicontohkannya, dapat menjadi salah satu media penyebarluasan informasi yang efektif dengan menyasar sekolah-sekolah dan masjid.

Selain itu, lanjutnya, lokasi sosialisasi jangan asal tunjuk, namun hendaknya dipelajari terlebih dahulu untuk menentukan lokasi yang memberikan implikasi yang besar terhadap PUP. Frekuensi yang diberikan juga harus disesuaikan sehingga sosialisasi yang diberikan terasa hasilnya. Ungkapnya, saat ini penyumbang angka terbesar NTB untuk masalah pernikahan usia anak adalah Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Sejalan dengan penjelasan Rohmi tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Dr. Lalu Makripuddin, M.Si dalam paparannya menerangkan bahwa berdasarkan hasil penelitian, faktor yang mempengaruhi perkawinan usia anak antara lain adalah perilaku seksual dan kehamilan tidak dikehendaki, tradisi atau budaya, rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi dan tingkat pendidikan orangtua, faktor sosio-ekonomi dan geografis, serta lemahnya penegakan hukum.

Faktor-faktor tersebut kemudian menimbulkan konsekuensi dalam tiga aspek paling terdampak. Pernikahan usia anak berdampak pada aspek pendidikan, bahwa data dari total responden yang menikah atas keputusannya sendiri, sebesar 55,7% diantaranya mengalami putus sekolah. Selanjutnya sebesar 54,8% responden menyatakan setuju terhadap pernyataan “jika anak perempuan dan laki-laki berhenti sekolah, mereka tidak akan memiliki  akses terhadap informasi”. Pernikahan usia anak juga berdampak pada aspek sosial, seperti tingginya potensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kondisi psikis remaja yang belum siap “terikat”, dan perceraian. Terakhir bahwa pernikahan usia anak memberikan dampak yang cukup besar pada aspek ekonomi, yang mana posisi perempuan setelah menikah dan mengikuti suami, tidak lagi  dianggap menjadi bagian dari keluarganya, tetapi menjadi  tanggung jawab keluarga laki-laki.

Disampaikan Rohmi, saat ini pemerintah provinsi NTB memiliki satu gerakan yang disebut “Gerakan Mencintai Lingkungan, Kesehatan, dan Pendidikan Cemerlang” atau “NTB Gemilang”. Pemerintah ingin serius dalam gerakan ini dan berharap seluruh instansi termasuk BKKBN dapat memberikan dukungan. Peran BKKBN dikatakannya sangat penting dalam upaya mendorong program-program penting di NTB bisa berhasil dengan baik.

Rohmi tidak menginginkan program-program yang akan diluncurkan di NTB adalah program “business as usual”, menjalankan program tanpa ada strategi yang baik, karena efektivitasnya pasti akan rendah. Agar program memiliki produktivitas, diperlukan strategi, salah satunya adalah dengan menggandeng simpul-simpul masyarakat yang dapat memberikan multiplier effect yang luar biasa terhadap program yang diluncurkan.

Menurutnya BKKBN cukup cerdas dalam melaksanakan programnya dengan menggandeng mitra-mitra seperti TP PKK dan Muslimat NW, sebab institusi/ organisasi ini memiliki jaringan dari pusat hingga ke tingkat ranting. Jaringan yang kuat akan mampu menyampaikan program dengan baik hingga ke komunitas terkecil masyarakat.

Untuk itu Rohmi ingin agar kerjasama kedua belah pihak saling menguntungkan dengan hasil yang signifikan. Tentunya dengan melihat dan mengevaluasi kendala/ kekurangan yang masih ada, agar efeknya bagus dan luar biasa di masa yang akan datang.

Rohmi meminta kepada jajarannya untuk mempertajam sasaran program agar menjangkau khususnya KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Dirinya juga mengharapkan agar Muslimat NW harus bisa memanfaatkan struktur yang ada pada organisasi untuk membantu pemerintah khususnya BKKBN sehingga BKKBN dapat menjadikan Muslimat NW sebagai mitra terpercaya.

Kemajuan NTB saat ini adalah hasil kerja keras yang luar biasa. Kedepan pemerintah tidak bisa lagi memulai sesuatu dengan santai. Memulai sesuatu yang baik performanya jauh lebih sulit dibanding dengan memulai sesuatu yang kurang baik performanya. Jika performa baik maka minimal mempertahankannya, namun biasanya akan terasa rugi jika tidak ditingkatkan.

“Semangat gotong royong harus kita utamakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan di NTB. Tanpa kebersamaan dan gotong royong mustahil pekerjaan rumah besar ini akan terselesaikan,” pungkasnya.

Pertemuan yang berlangsung selama satu hari tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yang merupakan rencana aksi di akhir tahun 2018 dan evaluasi untuk pemantapan koordinasi dan aksi di tahun 2019. Muslimat NW bersama-sama dengan Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, IBI, Dinas Kesehatan, dan Dinas OPD KB akan turun melakukan bhakti sosial Muslimat NW yang direncanakan pelaksanaannya pada 19-28 November mendatang di kabupaten/kota se Pulau Lombok. (r/*)