BKKBN Gelar Sosialisasi Program Pengendalian Penduduk

DIALOG - Dialog interaktif dengan narasumber Hj. Ermalena, H. Makripudin dan Suroto dalam program pengendalian penduduk

Selong (Suara NTB) – Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTB menggelar sosialisasi program pengendalian penduduk bersama mitra kerja tahun 2018 di Yayasan Pondok Pesantren Assholihiyah Lingkok Lekong, Desa Santong kecamatan Terara Lombok Timur, Minggu (14/10). Acara tersebut diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari kelompok, tokoh dan organisasi masyarakat. Sosialisasi dihadiri empat pemateri. Yakni Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. Lalu Makripudin, wakil ketua komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena, Kepala OPD, KB, Permberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Timur, H. Suroto, S.KM, M.Kes. dan ketua Yayasan Ponpes Assholihiyah, Muhammad Sazali, M. Pd.

Menurut Makripudin, program pengendalian kependudukan tidak melarang kita untuk melahirkan, melainkan perlu untuk dikendalikan. Karena penduduk ideal bumi sebenarnya hanya 4,5 sampai 5 miliar. Namun sekarang penduduk bumi sudah melebihi kapasitas idealnya yakni sekitar 7,5 miliar. “Inilah yang menyebabkan berbagai bencana di muka bumi,” ujarnya.

Iklan

Selain itu menurut Suroto, Lotim memiliki jumlah penduduk terbanyak di NTB. Sebanyak 1.300.000 lebih. Padahal kabupaten Lombok Utara saja sekitar 200 ribu lebih penduduk. Penduduk Lotim setara hampir sama dengan jumlah penduduk di lima Kabupaten dan Kota di pulau Sumbawa jika digabung menjadi satu.

“Ini disebabkan karena terlalu banyak yang melahirkan. Jumlah kelahiran di Lotim dalam satu tahun sekitar 26 ribu, yang meninggal sekitar 9 ribu. Jadi setiap tahunnya penduduk Lotim bertambah sekitar 17 ribu. Dari jumlah kelahiran tersebut, ibu yang hamil sekitar 30 ribu, artinya ada 4 ribu yang hamil tapi tidak melahirkan. Karena banyak yang tidak bisa memelihara kehamilannya,” jelasnya.

Ketidaktahuan masyarakat tersebut menurut Suroto disebabkan oleh 4T, yakni melahirkan terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu banyak. Sehingga anak-anak itu dianjurkan harus menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu baru menikah.

Pada kesempatan itu, Hj. Ermalena juga menegaskan bahwa di NTB bukan jumlah penduduknya saja yang harus dikendalikan. Tetapi juga kualitas penduduknya. Agar bisa menjadi pemimpin di daerah sendiri, bukan dikuasai oleh orang di luar daerah NTB. “Anak-anak di NTB harus sekolah hingga tuntas. Hindari perilaku menyimpang agar nanti langsung bekerja sesuai dengan bidangnya. Sehingga perekonomian menjadi lebih baik,” tandasnya. (*)