BKKBN dan Mitra Kerja Sosialisasikan Promosi Pelayanan KB dan KR

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr, Lalu Makripudin saat menyampaikan materi sekaligus membuka acara

Selong (Suara NTB) – Perwakilan BKKBN Provinsi NTB bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI, menggelar sosialisasi promosi  elayanan KB dan KR berkualitas, dalam sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan di Pondok Pesantren (Ponpes) Irsyadul Mujahidin, Desa Sakra kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, Minggu (14/10). Acara yang diikuti oleh ratusan peserta tersebut diisi dengan acara pelayanan KB gratis.

Adapun pemateri pada kegiatan tersebut yakni Deputi KBKR BKKBN Pusat, Direktur KB Jalur Pemerintahan, Komari, SH. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. Lalu Makripudin, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj Ermalena. Kemudian Kepala OPD KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Timur, H. Suroto, S. KM, M.Kes. Kepala BPJS Cabang Selong, dr. Gery Adikusuma. Serta Ketua Yayasan Ponpes Irsyadul Mujahidin, TGH. Ahyar Rosyidi.

Iklan

Menurut Komari, jika ingin hidup berkualitas, masyarakat kita harus sehat, pintar sehingga ekonomi pun membaik. Seperti halnya KB, tidak hanya sebatas alat kontrasepsi melainkan juga tentang konseling kesehatan reproduksi. “Karena pada akhirnya dengan KB dan pendidikan akan mengantarkan anak-anak kita menjadi cerdas dan berkualitas,” ujarnya.

Selain itu menurut Makripudin, angka stunting atau anak yang bertubuh pendek di NTB itu mencapai angka sebanyak 39 persen. Hal ini disebabkan oleh pernikahan usia dini, sehingga hamil di usia yang masih tergolong muda. Akibatnya, anak tidak terlahir normal bahkan belum sampai melahirkan atau keguguran.

“Karena kalau masih kecil mereka belum terlalu mengerti mengurus keha ilannya, belum mengerti asupan gizi apa yang baik untuk anaknya. Kita jangan sampai tega melihat anak menggendong anak, anak menyusui anak,” jelasnya.

Hal ini juga ditegaskan oleh Suroto. Menurutnya Lotim setiap tahunnya tercatat 13 ribu pasangan usia subur (PUS) yang menikah, yang 7 ribu usianya masih 16 dan 17 tahun dan 1.000 di antaranya gugat cerai. ‘’Artinya, jika anak tidak sekolah maka akan cepat menikah,” ujarnya.

Bahkan menurut Ermalena, negara ini berhutang kepada madrasah dan pondok pesantren. Karena 100 persen itu dibangun oleh tuan guru bersama masyarakat. Tidak ada ponpes yang negeri semua swasta. Artinya, jika tidak ada ponpes, berapa banyak anak yang tidak akan sekolah, karena sekolah negeri tentu tidak akan mampu menampung.

“Anak kita harus tuntas pendidikannya, supaya bisa menjadi pemimpin di daerah sendiri. Jangan mau anak-anak kita menjadi penonton di daerah sendiri”, ujarnya.

Pada kesempatan itu, dr, Gery juga hadir memberi kemudahan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pelayanan BPJS kesehatan. Menurutnya, kita yang hidup di era JKN ini, masyarakt harus memiliki kartu jaminan sosial seperti BPJS kesehatan. Karena dengan gotong royong semua tertolong. Kita yang sehat bisa menolong yang sakit, dan yang sakit bisa tertolong karena berobatnya menjadi mudah.

Bahkan menurutnya jika ada masyarakat yang belum mampu membayar iuran bulanannya, maka akan ditanggulangi oleh penerima bantuan iuran (PBI). Sebelumnya di Indonesia ada sebanyak 92,4 juta jiwa PBI Jamkesmas dibayar oleh APBN. Sekarang bertambah menjadi 96,8 juta jiwa. Kepengurusannya mudah cukup melapor ke pemerintahan desa atau datang ke kami agar disampaikan.

“Lotim pada bulan November peserta JKN baru bertambah sekitar 616 ribu penduduk. Dengan JKN mari kita ubah pola pikir, kalau Puskesmas itu adalah pusat kesehatan masyarakat, bukan pusat kesakitan masyarakat. Artinya, datanglah ke Puskesmas untuk memer iksa kesehatan kita dikala sehat, tidak disaat sakit saja,” tandasnya. (*)