BKKBN Bersama Mitra Gencarkan Sosialisasi Pengendalian Penduduk

Suasana dialog interaktif yang sangat cair. Tampak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. Lalu Makripudin saat menjawab pertanyaan dari peserta sosialisasi

Mataram (Suara NTB) – Perwakilan BKKBN Provinsi NTB kembali gencar melakukan sosialisasi pentingnya pengendalian penduduk bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI serta stakeholder terkait. Setelah sebelumnya sosialisasi digelar di pondok-pondok pesantren Lombok Timur, kali ini digelar di daerah yang cukup besar terkena dampak bencana gempa bumi, tepatnya di desa persiapan Pansor Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara (KLU), Senin (15/10).

“Kami memiliki program pelayanan KB pascagempa di lokasi pengungsian. Kami menyediakan pelayanan KB gratis jika bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang ingin berKB. Dengan KB bisa meningkatkan kesehatan para ibu, meningkatkan kecantikan ibu dan meningkatkan sumberdaya manusia,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. Lalu Makripudin.

Iklan

Selain itu menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dra,Hj. Ermalena, jumlah penduduk perlu dikendalikan. Agar generasi yang dihasilkan itu sehat dan berkualitas. Dengan cara mengatur usia pernikahan, perempuan idealnya menikah di usia 21 tahun dan laki-laki pada usia 25 tahun. “Jika anak menikah di usia dini akan beresiko menghasilkan anak yang tidak normal. Seperti stunting atau anak yang bertubuh pendek. Stunting ini mengakibatkan otak anak tidak bisa tumbuh secara maksimal,” ujarnya.

Kondisi saat ini di Desa Pansor pascagempa menurut kepala Desa Pansor, Kayadin, S.Pd, sebanyak 601 rumah rusak berat. Bangunan beton semua roboh sisanya hanya bangunan yang terbuat dari kayu. Termasuk 17 fasilitas umum juga rusak seperti masjid dan kantor desa. Masyakat desa saat ini masih banyak yang tidur di tenda-tenda pengungsian. Masih banyak membutuhkan bantuan-bantuan termasuk pelayanan KB gratis.

“Masyarakat kami dulunya sering bilang banyak anak banyak rezeki. Namun sekarang banyak yang bilang banyak anak kekurangan tempat tinggal. Di sinilah program KB akan berjalan”, ujarnya. Sehingga di kecamatan Kayangan saat ini gencar- gencarnya melakukan program pelayanan KB gratis. Karena sebelumnya banyak yang takut atau tidak mau menggunakan MKJP karena alasan biaya. Caranyapun mudah, tak perlu bersurat dulu, jika ada yang ingin ber KB cukup dengan berkomunikasi dengan pemerintahan setempat maka akan dilayani, secara bersurat bisa menyusul.

Dengan pengendalian penduduk dan KB, kita akan siap menghadapi bonus demografi yang puncaknya tahun 2020 sampai 2030 mendatang. Bonus demografi merupakan jendela peluang yang menjadi landasan untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Dan bonus demografi terjadi hanya sekali seumur sebuah negara. (*)