BKD NTB Tegaskan Tak Ada Diskriminasi

Mataram (suarantb.com) – Mantan Direktur RSUP Provinsi NTB, dr. Mawardi Hamri, MPPM, hampir empat bulan tidak masuk kerja, menyusul dilaporkan hilang April 2016 lalu. Belum kembalinya Mawardi membuat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Provinsi NTB berencana untuk memberikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan.

Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian BKD NTB, Raisah SE, MM menjelaskan bahwa tidak ada diskriminasi dan pilih kasih bagi semua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meninggalkan tugas. Menurutnya Mawardi dapat diberhentikan dari jabatan PNS sebagaimana pemberhentiannya pada jabatan struktural yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu.

Iklan

‘’Tidak ada pilih kasih. Kita telah memberhentikannya (Mawardi) pada jabatan struktural kemarin dengan menggunakan PP 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS (ASN) dalam jabatan ,’’ ujar Raisah di Mataram, Senin, 11 Juli 2016.

Kendati demikian pemecatannya sebagai pejabat struktural tidak sama dengan rencana pemecatannya sebagai PNS. Menurut Raisah, sesuai PP 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, status PNS yang meninggalkan tugas atau menghilang akan dipecat jika telah sampai enam bulan.

‘’Hitungan kami, beliau telah menghilang sejak April . Jadi tinggal dua bulan lagi. Itu juga nanti atas persetujuan gubernur,’’ jelasnya. Raisah kembali mengingatkan tidak ada pilih kasih bagi siapa saja pegawai yang meninggalkan tugas.(szr)

  Abdul Hadi Minta Pemalsu Akun Facebooknya Segera Tobat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here