BKD Desak Mantan Dewan Segera Kembalikan Aset Daerah

Mataram (Suara NTB) – Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi mendesak mantan Anggota Dewan, agar menyelesaikan tunggakan aset yang belum dikembalikan. Sebab, ia tidak ingin permasalahan ini terus menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB.

“Kami selaku pengelola aset daerah berkewajiban dong meminta diselesaikan. Jangan sampai ini terus jadi temuan,” kata Syakirin, Senin, 6 Maret 2017.

Iklan

Syakirin menambahkan, masih ada peluang ganti rugi yang bisa dilakukan oleh pejabat purna tugas. Mekanisme ganti rugi ini ada dua cara. Pertama, ganti rugi perbendaharaan non bendahara. Kedua, tuntutan perbendaharaan ganti rugi terhadap bendahara jabatan terhadap aset dikuasakan termasuk aset dan uang.

Jadi permasalahan tidak mungkin ganti rugi dilakukan jika barang itu masih ada. Pun terjadi kehilangan, pejabat bersangkutan harus mengurus surat kehilangan ke aparat kepolisian. “Permasalahan surat kehilangan ini belum diurus bagaimana mau diganti rugi,” terangnya.

Tim Majelis Pertimbangan Penyelesaian Ganti Kerugian diketuai oleh Sekda Kota Mataram, akan mempertimbangkan permohonan ganti rugi berdasarkan surat kehilangan tersebut. Dasar itu majelis bersidang seberapa besar kerugian apakah nilai buku dan persidangan diganti rugi. Mantan Kepala Dispenda belum mengetahui detail terhadap beberapa aset yang akan dikembalikan maupun diganti rugi.

Adapun hasil pendataan kendaraan dinas oleh BPK pekan lalu. BKD belum diberitahu seperti apa hasil uji fisiknya. Karena pada saatnya nanti ada waktu mengklarifikasi. “Kita tunggu saja seperti apa hasilnya karena ada waktu berkonsultasi dengan BPK,” ujarnya.

Pengadaan tablet dan laptop tahun 2006 hingga 2012, dua tahun terakhir menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan. Pada tahun 2015 baru empat aset yang dikembalikan oleh pejabat purna tugas, yaitu sepeda motor tahun perolehan 2011 dan 2012 senilai Rp 43.750.000. Sedangkan aset lain tablet dan laptop masih belum dikembalikan dengan senilai Rp 439.515.046.

Pengadaan tablet dan laptop tahun 2006 hingga 2012, dua tahun terakhir jadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan. Pada tahun 2015 baru empat aset yang dikembalikan oleh pejabat purna tugas, yaitu sepeda motor tahun perolehan 2011 dan 2012 senilai Rp 43.750.000. Sedangkan aset lain ipad dan laptop masih belum dikembalikan dengan senilai Rp 439.515.046. (cem)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here