BKD Akui KLU Belum Miliki Standar Kompetensi Jabatan

Tanjung (Suara NTB) – Kritik mutasi pegawai yang dialamatkan Anggota komisi III DPRD KLU, Nasrudin, S.HI., belum lama ini, enggan ditanggapi Koordinator Baperjakat sekaligus Sekda KLU, Drs. H. Suardi, MH. Sekda memilih bungkam dan tidak ingin menanggapi kritik Dewan Pengusung Bupati-Wabup KLU itu.

“Tidak usah dikomentari, No Comment,” cetus Sekda, Jumat, 9 Desember 2016.

Senada Sekda, Kepala Bagian Kepegawaian Setda KLU, Masjudin, SE. ME., lebih memilih untuk menanggapi secara normatif. Baginya, pergeseran ASN yang telah tertuang dalam Keputusan Bupati Lombok Utara bersifat wajar. Bahkan dalam konteks UU ASN, mutasi bukan lagi perkara yang layak untuk dihebohkan.

“Mutasi intinya kembali kepada hak prerogatif Pak Bupati. Tentu banyak sisi yang menjadi pertimbangan. Saya kalau memandang mutasi banyak hal, tidak hanya kompetensi,” kata Masjudin di ruang kerjanya.

Dijelaskan Kabag Kepegawaian, yang diharapkan dalam pergeseran ASN adalah bahwa penempatan ASN pada posisi jabatan tertentu seyogyanya sesuai dengan standar kompetensi. Hanya saja, persoalan yang dialami oleh daerah banyak hal yang harus ditata, tak terkecuali mencakup aspek lembaga kepgawaian daerah sendiri.

“Sampai saat ini, secara normatif sebagai acuan, kita belum miliki standar kompetensi jabatan. (BKD) Sebagai leading sector organisasi, tapi organisasi masih Sub Bagian bukan Bagian,” ujarnya mempermaklumkan.

Berkutat pada penataan organisasi, Masjudin menegaskan bukan perkara mudah bagi daerah. Selain kompetensi, ASN juga masih harus dianalisis dari beban kerja dan analisi Jabatan. Analisa beban kerja dan Analisa jabatan harus sudah bagus untuk memenuhi standar kompetensi.

“Maka yang lebih urgen diselesaikan, bagaimana melakukan reanjab lagi, sehingga ketemu syarat jabatan yang jelas,” imbuhnya.

Meski dihadapkan pada kekurangan itu, BKD Setda KLU telah mengantisipasi banyaknya perangkat (tools) yang idealnya tersedia. Salah satunya melalui assesment pegawai dimana pada persoalan ini BKD KLU bekerjasama dengan assesment Center Provinsi NTB.

Untuk memenuhi konteks mendekati standar yang dibutuhkan, diterapkan Merit System yang didalamnya mencakup kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja serta kompetensi. Artinya, bahwa ASN tidak melulu kualifikasi. Melalui Merit Sistem ini, penempatan ASN tidak lagi mengedepankan senioritas melainkan kinerja. Sehingga dalam proses penilaian dan pertimbangannya, peluang ASN untuk dipromosikan sangat terbuka apabila kinerjanya lebih baik atau melebihi atasannya.

“Camat Tanjung (sebagaimana kritik Dewan, red), beliau alumni S2 (Magister) Unram, kalau tidak salah MM (Magister Manajemen – bukan Sarjana Pendidikan, red), sehingga dianggap layak oleh Pimpinan. Demikian juga penurunan jabatan, pasti ada pertimbangannya,” tegas Masjudin. (ari)