BK DPRD Belum Bisa Proses Dugaan Perselingkuhan Oknum Dewan

Kota Bima (Suara NTB) – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bima belum bisa memproses dugaan kasus perselingkuhan oknum anggota dewan, S. Pasalnya, hingga saat ini, belum memiliki tata beracara, turunan dari kode etik yang membahas soal perilaku anggota Dewan.

Ketua BK DPRD Kota Bima, H. Ridwan Mustakim menjelaskan, dalam kode etik DPRD Kota Bima yang tertuang dalam pasal 26, disebutkan bahwa proses klarifikasi dan sebagainya harus dilakukan setelah tata beracara dibuat.

Iklan

“Sementara tata beracaranya hingga kini belum ada karena belum dibuat. Termasuk untuk memproses soal dugaan perselingkuhan dan perzinahan,” katanya kepada Suara NTB, Senin, 17 April 2017.

Politisi Demokrat ini menjelaskan tata beracara tersebut harus terlebih dulu dibuat oleh BK. Kemudian disetujui dalam rapat paripurna untuk ditetapkan menjadi peraturan Dewan.

“Jadi sepanjang belum ada tata beracaranya, kami belum bisa memprosesnya,” jelasnya. “Kami harus mencoba berjalan sesuai peraturan. Apalagi ini juga baru dugaan,” pungkasnya. (uki)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here