Birokasi Pencairan Dana Bantuan Korban Gempa Dipangkas

Danrem 162/WB, Rizal Ramdhani, didampingi Dandim 1620/Loteng, Prastiwanto, mengecek kelengkapan administrasi pencairan dana bantuan korban gempa di Desa Bilebante, Minggu,  3 Februari 2019. (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Pemerintah bakal memangkas alur birokrasi pencairan dana bantuan bagi korban terdampak gempa di daerah ini. Langkah tersebut diambil, untuk mendukung upaya percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang terdampak gempa yang capaiannya saat ini masih rendah.

Hal itu disampaikan Danrem 162/WB, Kol. CZI Rizal Ramdhani, saat memantau langsung proses penanganan dampak gempa di Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah (Loteng), Minggu,  3 Februari 2019.

Iklan

“Cukup panjangnya tahapan alur pencaiaran dana bantuan gempa jadi salah satu kendala yang menyebabkan penanganan rumah terdampak gempa menjadi lamban. Untuk itu, alurnya akan dipangkas,” terangnya.

Ia menjelaskan, jika sebelumnya ada 24 tahapan proses pencairan dana bantuan gempa yang harus dilalui. Namun kini akan dipangkas menjadi hanya sembilan tahapan saja. Di mana lima tahapan akan dilakukan oleh korban yang menerima bantuan. Empat tahapan lainnya menjadi tanggung jawab fasilitator pendamping. “Kalau tahapannya dipangkas, dana bisa segera cair. Dan tentunya penanganan rumah terdampak gempa bisa lebih cepat,” ujarnya.

Untuk proses pencaiaran dana bantuan gempa sendiri juga akan dipermudah. Di mana nantinya, proses pencairan akan diupayakan dilakukan secara serempak di masing-masing kecamatan. Dengan begitu masyarakat atau fasilitator tidak perlu harus mendatangi bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah. (kir)