Biro APP dan Dinas PUPR Tepis Ada Monopoli Proyek

Kepala Dinas PUPR NTB, Wedha Magma Ardhi

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) membantah ada monopoli dan kongkalikong pemenang proyek tahun 2017 ini.

Iklan

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengungkap dugaan monopoli pengadaan barang dan jasa di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB. MAKI juga mengungkapkan, ada indikasi pemenang ke rekanan tertentu pada pelelangan proyek di Dinas PUPR NTB.

Kepala Biro APP dan LPBJP Setda NTB, Ir. Swahip, MT menegaskan tidak ada monopoli dalam pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemprov NTB. Dikatakan, proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB melalui Layanan Pengadaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Swahip menjelaskan, proses pengadaan barang dan jasa diumumkan melalui LPSE. Kemudian, rekanan yang mendaftar untuk melakukan penawaran pada proyek pengadaan bibit di Disnakeswan sebanyak 23 rekanan. Namun, kata Swahip, hanya satu rekanan yang mengajukan dokumen lelang.

‘’Sehingga otomatis, kalau pengadaan barang, jika satu rekanan itu yang memenuhi syarat, iya sudah kita loloskan. Sesuai Perpres no 54 tahun 2010, tidak ada alasan kita untuk tidak meloloskan. Pengadaan sudah sesuai dengan  SOP dan Perpres No. 54 Tahun 2010 serta perubahannya,” tegas Swahip ketika dikonfirmasi Suara NTB, kemarin.

Sementara terkait dengan dua kontraktor yang memenangkan proyek di Dinas PUPR NTB, Swahip menyatakan tidak ada alasan bagi ULP untuk tidak meloloskan rekanan yang memenuhi syarat. Meskipun ada lima perusahaan atau rekanan yang pemiliknya bersaudara, tidak ada alasan pihaknya untuk menolak dokumen penawaran yang dimasukkan.

Selama memenuhi dokumen, kriteria yang dipersyaratkan, lanjut Swahip, tidak ada alasan pihaknya untuk  menolak dokumen penawaran mereka. “Walaupun dia satu orang memiliki dua, tiga perusahaan. Ndak ada dasar kita untuk tidak menerima penawaran selama kriteria dalam persyaratan terpenuhi,’’ ucapnya.

Terpisah, Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M. TP yang dikonfirmasi juga menyatakan hal yang sama. Menurutnya, tidak ada monopoli proyek di Dinas PUPR NTB. Buktinya, banyak rekanan yang menjadi pemenang tender berasal dari luar daerah. Selain itu, Ardhi juga menegaskan tidak ada rekanan yang dimenangkan mengerjakan suatu proyek karena ada hubungan rekanan yang satu dnegan yang lainnya.

‘’Kita melihat yang punya kemampuan dasar. Sepanjang mereka punya kemampuan dasar, masih mencukupi, boleh saja ikut tender. Persoalan dia menang, iya memang dia bagus, memenuhi syarat,’’ katanya.

Selama ini, kata Ardhi, rekanan yang memenangkan tender kinerjanya bagus. Artinya, tidak ada yang bermasalah bahkan di-blacklist. Ia mencontohkan salah satu pekerjaan proyek jalan menuju Taman Wisata Alam Gunung Tunaq, Lombok Tengah sepanjang 1 Km. Proyek tersebut kontraknya selama satu bulan dan hampir rampung. Ditargetkan pada minggu ketiga Desember ini, proyek tersebut sudah tuntas seratus persen.

Ardhi menilai rekanan atau kontraktor yang mengerjakan proyek jalan di NTB mempunyai kemampuan yang luar biasa. Apalagi dnegan adanya program Provincial Road Improvement and Maintanance (PRIMbeberapa tahun terakhir. Kontraktor yang mengerjakan proyek jalan sudha memenuhi standar tinggi. Menurutnya, semua penanganan proyek jalan di NTB saat ini menggunakan skema PRIM. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here