Biaya Pengobatan Korban Gempa Tak Ditanggung BPJS

Kepala Dikes NTB, Nurhandini Eka Dewi (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Meskipun sudah masuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), biaya pengobatan masyarakat korban gempa tak ditanggung Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pascatanggap darurat, biaya pengobatan bagi masyarakat korban gempa yang luka-luka dan sudah dioperasi tak jelas siapa yang akan menanggungnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, MPH menjelaskan, secara aturan pada saat masa tanggap darurat bencana, biaya pengobatan korban gempa ditangung melalui Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, setelah masa tanggap darurat, tidak jelas siapa yang akan membiayai pengobatan korban gempa.

Iklan

Eka mengatakan setelah masa tanggap darurat, pasien yang sudah operasi pasti akan melakukan kontrol. Atau melakukan operasi kedua, 3 – 6 bulan berikutnya setelah operasi pertama.

‘’Antara 3 – 6 bulan mereka (korban gempa) akan dioperasi kembali. Kemarin kita menanyakan kepada BPJS. Karena berdasarkan pengalaman waktu bencana banjir di Bima, itu kan ditanggung oleh BPJS. Ternyata sekarang ndak ditanggung oleh BPJS,’’ kata Eka dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis, 1 November 2018 siang.

Mengenai siapa yang menanggung biaya pengobatan pasien atau masyarakat korban gempa, merupakan keputusan pemerintah pusat.  Prinsipnya, kata Eka, negara harus hadir bagi masyarakat. ‘’BPJS secara aturan dia tak boleh menanggung, lalu ke siapa? Apakah BNPB lagi, Kemenkes atau siapa?’’ tanyanya.

Ia menyebutkan, jumlah korban gempa yang dioperasi pada masa tanggap darurat bencana sekitar 400 orang. Diperkirakan sekitar 30 persen akan kembali menjalani operasi.

‘’Solusinya, saya minta kepada Pak Gubernur sebelum ada keputusan di pusat, kita take over. Beliau setuju. Karena kita bicara masalah masyarakat juga ini,’’ ujarnya.

Sehinga rumah sakit punya dasar menggratiskan pasien korban gempa. Mereka yang datang melakukan kontrol atau operasi tak dikenakan biaya. Sampai ada nanti keputusan pusat. Siapa yang akan membayar biaya pengobatan masyarakat korban gempa tersebut. ‘’Kita dulu yang menanggulangi,’’ katanya.

Eka menyebutkan, dibutuhkan anggaran sekitar Rp2,5 miliar menanggulangi biaya pengobatan korban gempa. Namun, saat ini Pemprov tak memiliki anggaran untuk itu. Sehingga, terpaksa untuk menanggulangi sementara akan diutang dan akan dianggarkan dalam APBD 2019.

‘’APBD-P kami tak mengalokasikan sama sekali. Pada waktu banjir bandang di Bima ditanggung BPJS. Karena APBD-P sudah lewat, kita minta dianggarkan 2019. Kalaupun diutang dulu untuk mengatasi masalah ini ada solusi sementara. Agar masyarakat tak terbebani,’’ pungkasnya. (nas)