Biaya Penanganan Satu Pasien Positif Covid-19 Rp150 Juta

H. Lalu Herman Mahaputra. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah mengeluarkan anggaran cukup besar menangani pasien positif terinfeksi Coronavirus Disease atau Covid-19. Biaya penanganan satu pasien mencapai Rp150 juta.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra menyampaikan, pembiayaan untuk penanganan pasien positif Covid-19 relatif atau tergantung dari klasifikasi rumah sakit yang menangani. Khusus RSUD Kota Mataram dengan tipe B, biaya penanganan pasien terinfeksi virus Corona antara Rp100 juta Rp150 juta/orang.

Iklan

Iya, tergantung dari tipe rumah sakitnya. Kalau kami di sini kisaran Rp150 juta atau Rp100 juta, sebut Jack, sapaan akrabnya ditemui Selasa, 2 Juni 2020.
Biaya itu akumulasi dari penanganan secara paket. Artinya, pasien sejak masuk perawatan sampai sembuh. Prediksi Rp150 juta apabila pasien harus mendapatkan tindakan medis seperti operasi atau perawatan di ruang intensive coronary care unit (ICCU).

Kasus ditangani ada pasien ditangani hanya lima hari, Jack menegaskan, anggaran perawatan tidak besar. Kalau rumah sakit di kementerian sifatnya vertical. Jadi biaya penanganan cukup besar, tandasnya.

Klaim pembayaran ditanggung langsung oleh pemerintah pusat. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memverifikasi sebagai syarat klaim pembayaran. Jack menyebutkan, klaim di bulan Maret saja Rp250 juta. Jika melihat pasien positif Covid-19 dan menjalani perawatan diperkirakan klaim pembayaran mencapai miliaran rupiah. Yang bayar langsung Kementerian Kesehatan, sebutnya.

Jack mengatakan, rapid test dan swab juga dilaksanakan secara mandiri. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta dilakukan swab dan rapid test. Biaya swab disepakati Rp1,6 juta untuk satu pasien. Perusahaan telah mengalokasikan anggaran untuk pemeriksaan kesehatan karyawannya. Sementara, pasien non mandiri ditanggung oleh pemerintah pusat.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengaku, pembiayaan rapid test dan swab ditanggung oleh pemerintah pusat. Karena, daerah tidak memiliki anggaran besar untuk membayar pemeriksaan kesehatan warga. (cem)

  Pemkot Mataram Tangkap Jukir Liar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here