Bertemu TAPD, Dewan Antisipasi Kerumitan Pembahasan RAPBD 2019

Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pimpinan DPRD NTB selaku pimpinan Badan Anggaran DPRD NTB, secara khusus telah bertemu dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi NTB. Upaya ini ditempuh demi menghindari kerumitan dalam proses pembahasan Rancangan APBD NTB 2019 yang akan segera dilakukan oleh kedua belah pihak.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri, kepada Suara NTB, Senin, 29 Oktober 2018. Mahalli menegaskan, sejauh ini, eksekutif memang belum mengajukan draf Kebijakan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi NTB tahun 2019.

Iklan

KUA adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. KUA-PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sementara itu, PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD.

Mahalli mengakui, kedua dokumen tersebut akan menjadi landasan yang menentukan arah kebijakan anggaran di sebuah daerah. Mengingat pentingnya penyelarasan pemahaman, Mahalli menegaskan pihaknya perlu melakukan langkah antisipasi dengan mendiskusikan terlebih dulu hal-hal yang perlu diselaraskan dalam dokumen tersebut nantinya. Dengan demikian, draf yang diajukan nantinya tidak mengandung potensi pembahasan yang rumit.

“Jadi yang melakukan pertemuan adalah TAPD bersama pimpinan DPRD selaku pimpinan Banggar untuk mendiskusikan Rancangan KUA-PPAS yang akan diajukan eksekutif kepada legislatif. Diskusi ini penting untuk menghindari kerumitan dalam pembahasan di tingkat komisi yang sering terjadi karena belum adanya pemahaman yang sama tentang skala prioritas pembangunan daerah yang saat ini sangat beda keadaannya karena gempa,” ujar Mahalli.

Selanjutnya, Mahalli juga mengakui bahwa bencana gempa di NTB, telah melahirkan beban keuangan yang cukup berat bagi daerah. Hal ini mengingat banyaknya kerusakan fasilitas dan bangunan yang harus dibangun kembali. Proses pembangunan atau pemulihan itu tentunya membutuhkan dukungan anggaran juga dari Pemprov NTB.

Dan karenanya, Mahalli menegaskan, DPRD NTB pun sepakat untuk menyusun kebijakan anggaran yang lebih dititikberatkan pada proses pemulihan pascagempa. Mahalli mengakui, salah satu poin pembahasan pihaknya dengan eksekutif adalah menyangkut prioritas dalam arah kebijakan anggaran untuk penanganan dampak bencana gempa bumi.

Disampaikan Mahalli, bahwa pembahasan berjalan dengan lancar, tidak ada hal yang alot. Dimana semua pihak memahami bahwa prioritas anggaran diarahkan untuk penanganan dampak bencana gempa bumi.

Bahkan, lanjutnya Ketua DPD Partai Demokrat NTB itu, pihaknya (DPRD NTB) juga akan memprioritaskan pokok-pokok pikiran (pikir) anggota dewan untuk diarahkan dalam program penanganan dampak bencana.

“Kita juga setuju pokir-pokir berorientasi pada penanganan dampak bencana. Karena kita ketahui bersama situasi masyarakat pascagempa masih perlu perhatian dari pemerintah,” tegasnya.

Namun demikian, KUA-PPAS tersebut masih belum usai dibahas. Karena saat ini anggota DPRD NTB tengah melakukan kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya akan menjadi bahan untuk penyusunan pikir anggota dewan yang akan diakomodir dalam APBD.

Mahalli menegaskan, meski belum dimulai pembahasannya, namun pihak DPRD NTB optimis proses pembahasan APBD NTB 2019 bisa dituntaskan pada bulan November mendatang. “Pada prinsipnya, DPRD NTB dan eksekutif sepakat pembahasan APBD tuntas pada bulan November,” tegasnya. (aan)