Bertahun-Tahun Tinggal di Gubuk Reot, Satu Keluarga Disabilitas dan Lansia Korban Gempa di Pusuk Lestari Diabaikan

Rumah sementara yang ditinggali warga Desa Pusuk Lestari, Papuq Sinarep yang sudah lanjut usia bersama anaknya yang mengalami disabilitas. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Sinarep alias Papuq Arep warga Dusun Kedondong Bawak Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat menjadi korban gempa tahun 2018 lalu. Ironisnya, Papuq tua dan keluarganya belum disentuh bantuan rumah tahan gempa (RTG). Ia bersama anaknya, Mahsun yang berstatus disabilitas pun terpaksa tinggal di Hunian Sementara (Huntara) yang tak layak selama bertahun-tahun. Gubuk Reot yang ditinggali hanya beratap seng bekas dan spanduk serta berdinding gedek.

Hampir semua anak Papuq Sinarep sudah menikah. Tersisa satu orang yakni Mahsun yang tinggal bersamanya. Mahsun menyandang disabilitas, diperparah lagi mereka tinggal di rumah sementara yang tak layak.

Iklan

Hal ini diakui oleh pihak desa setempat. Kepala Desa Pusuk Lestari, H. Junaidi mengatakan, pada intinya semua masyakarat di desanya suah terdata. Bahkan pada saat pendataan pasca gempa semua instansi turun, seperti Dinas Pariwisata, Dinas PU, dan Dinas Perdagangan. Mereka bertemu langsung dengan para kepala dusun.

Saat itu pihaknya menyerahkan semua data ke tim Pemda, tapi pihaknya tidak tahu hasil dari usulan berdasarkan data itu. “Ibaratnya kami menunggu tanpa kepastian nama warga yang diberikan SK. Setelah dilakukan pendataan. Nama Papuq Sinarep ini tidak kunjung keluar,” terang dia.

Di dusun itu awalnya ada dua warga namanya tak keluar di SK. Namun nama salah satu warga itu keluar di tahap terakhir bantuan RTG tahun 2019 dan rumahnya pun sudah dibangun. Meskipun salah kategori, tapi warga mau menerima karena khawatir tidak mendapatkan bantuan.

Junaidi mengatakan, hanya tersisa Papuq Sinarep. Untuk mengecek langsung nama Papuq Sinarep, pihaknya pun ke Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Lombok Barat. Tidak hanya sekali ia ke kantor Disperkim untuk menanyakan hal itu, tapi sampai tiga kali. Akan tetapi ia hanya mendapatkan jawaban agar menunggu SK. Hingga akhirnya ia melaporkan hal ini ke Bupati. Lagi-lagi bupati menyampaikan untuk menunggu SK. Ketika itu pihak Disperkim berjanji kalau tidak bisa mendapatkan RTG, akan disiasati ditangani melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) untuk program tahun 2020.

“Tapi faktanya tidak ada, apalagi dengan alasan Corona. Namun tetap saya tanyakan ke Disperkim. Bahkan diminta foto KTP, KK, dan sudah kami kirimkan, tapi hanya sekadar janji saja,” keluh dia.

Ia menegaskan, pihak desa meminta kejelasan dan kepastian. Kalau memang tidak masuk prioritas dalam bantuan gempa maka pihaknya akan prioritas lewat penanganan dari Dana Desa. Namun selama ini pihak desa serba salah karena diminta menunggu kepastian SK. “Itu saja alasannya,” ujarnya.

Hal senada diakui Sekdes Pusuk Lestari, H. M. Supardi. Ia mengaku sudah mengupayakan secara maksimal, termasuk dirinya langsung turun ke lapangan untuk melakukan pendataan. “Termasuk data warga atas nama Papuq Sinarep sudah diserahkan datanya langsung ke pihak Disperkim yang saat itu ada di kantor desa. Dan kedua kalinya bahkan Kepala Desa Pusuk Lestari secara langsung menghadap ke Bupati Lombok Barat. Tapi fakta di lapangan tidak ada realisasi,” ungkapnya.

Tak cukup sampai di tingkat desa. Kadus Kedondong Bawak, H. Zulfan Hadi yang ikut melakukan pendampingan kepada LSM KASTA NTB DPD Lobar saat turun melihat kondisi Papuq Sinarep dan anaknya. Menurutnya, data awal semua warga di Dusun Kedondong Bawak sudah diserahkan. Mulai kategori rusak ringan, rusak sedang atau pun rusak berat.

“Apalagi ini rumah Papuq Sinarep kategori rusak berat. Saya pastikan semua warga diusulkan. Hanya saja begitu keluar SK, kami pun kecewa. Hanya sebagian warganya yang tercantum di SK. Dan nama Amaq Arep pun tidak tercantum,” tuturnya kecewa.

Sebagai kadus, Zulfan berharap agar pemerintah segera melakukan validasi data. Pasalnya, dengan banyaknya warga Dusun Kedondong Bawak yang tidak tercantum di SK penerima bantuan gempa 2018, masyarakat berasumsi bahwa baik Kadus maupun pihak desa tidak pernah mengusulkan data warganya.

Ketua Kasta NTB DPC Kecamatan Batulayar, Munajap saat menyaksikan secara langsung kondisi korban gempa yang jauh dari kata layak huni pada Sabtu, 6 Juni 2020 menyayangkan lambatnya tindakan pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menangani korban gempa.

“Bayangkan ini sudah dua tahun. Di mana rakyat butuh tempat istirahat yang layak dan aman untuk keluarga mereka. Saya berharap pemerintah segera menindaklanjuti korban gempa ini,” tambahnya.

Ia menegaskan saat ini KASTA NTB DPD Lobar akan mengawal dan memonitor segala bentuk penyelenggaraan pembuatan RTG. Dipastikannya, KASTA NTB DPD LOBAR akan melakukan pendampingan untuk mengawal kebijakan Pemda agar segera merealisasikan RTG dimaksud. (her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional