Bermasalah, Pemkab Bima Belum Berani Umumkan Formasi CPNS dan PPPK

Abdurrahman. (Suara NTB/Jun)

Bima (Suara NTB) – 10 Kabupaten/Kota di NTB, sudah menerima keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Terkait formasi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima belum berani mengumumkannya lantaran masih ada permasalahan, terutama menyangkut kesesuaian antara usulan dan penetapan.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian BKD dan Diklat Kabupaten Bima, Abdurrahman kepada Suara NTB di kantornya, Senin, 24 Mei 2021 menyampaikan, data formasi CPNS dan PPPK yang ditetapkan kementerian memang sudah diterima, tetapi masih ada beberapa persoalan yang mesti dikonfirmasi ulang.

Iklan

“Ada beberapa hal yang perlu kita luruskan atau sepakati dengan Menpan. Tentang jumlah dan sebagainya belum bisa saya berikan hari ini karena masih menunggu hasil konfirmasi Sekda dengan Kemenpan,” ungkapnya.

Sebagaimana data yang tertuang dalam sistim aplikasi e-formasi, Pemkab Bima sudah mengusulkan 750an formasi CPNS dan PPPK di tahun 2021. Dari jumlah tersebut, telah diangkat melalui skema PPPK 481 orang. Sementara sisanya kemungkinan besar diakomodir lewat seleksi CPNS dan PPPK dalam waktu dekat ini.

Ditegaskan Abdurrahman, persoalan yang tengah dikonfirmasi itu bukan pada sisi jumlah formasi yang ditetapkan kementerian. Sebab berapapun alokasi yang diberikan, itu sudah melalui pertimbangan teknis dari Menteri Keuangan (Menkeu). “Sebenarnya persoalan teknis, berkaitan dengan kesesuaian antara usulan kita dengan penetapan Menpan. Suratnya sudah dilayangkan, Sekda yang bawa,” jelasnya.

Sesuai jadwal pengumuman seleksi CPNS dan PPPK dimulai 1-13 Juli mendatang. Pada tahapan awal ini, ia meyakinkan formasi yang diterima dari kementerian akan disampaikan secara detail, baik menyangkut jumlah, jabatan serta instansi yang membutuhkan pengangkatan CPNS dan PPPK tersebut.

Dalam usulan formasi yang dilayangkan tahun ini, paling banyak dibutuhkan yakni guru PPPK dan Tenaga Kesehatan (Nakes). Sementara untuk tenaga teknis tidak seberapa, seperti misalnya penyuluh dan beberapa kebutuhan di unit kerja dan Kantor Camat.

Ditambahkan Abdurrahman, PPPK ada dua kriteria yakni PPPK guru dan non guru. Khusus PPPK guru proses seleksi dan sebagainya langsung di bawah kendali Kemendikbud. Sementara BKD dan Diklat hanya memfasilitasi pengumumannya. Sementar untuk PPPK non guru yang meliputi nakes dan tenaga teknis, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis darai pemerintah pusat. “Karena Permenpan dan Perka BKN-nya belum keluar, kita masih menunggu yang dimaksud PPP non guru ini persyaratannya apa saja sampai hari ini kami belum mendapat petunjuk,” pungkasnya. (jun)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional