Berkontribusi Besar pada Ekonomi, Industrialisasi Pertanian NTB Belum Maksimal

H. Amry Rakhman (Suara NTB/dok), M.Firmansyah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi NTB triwulan III tahun 2020 (y on y) minus 1,11 persen. Di tengah pandemi Covid-19 ini, sektor pertanian menyumbang kontribusi terbesar terhadap perekonomian NTB sebesar 23,93 persen.

Kemudian pertambangan dan penggalian 17 persen, perdagangan besar dan eceran 14,08 persen, konstruksi 9,07 persen dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 6,37 persen. Peran kelima lapangan usaha tersebut mencapai 70,44 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB.

Iklan

Pemerhati Ekonomi Universitas Mataram, Dr. Firmansyah, M. Si., mengatakan bahwa memang tipologi perekonomian NTB masih dominan sektor pertanian. Meskipun sektor pertanian berkontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB NTB, namun ia melihat pengembangan industrialisasi sektor pertanian masih belum maksimal.

‘’Sektor pertanian belum diarahkan ke industrialisasi. Masih sebatas produksi bahan baku saja. Untuk menstabilkannya (memperbesar kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB NTB) tak ada jalan lain, harus industrialisasi di sektor pertanian,’’ ujar Firmansyah dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 6 November 2020 kemarin.

Ia mengatakan, pola industrialisasi di sektor pertanian harus disiapkan peta jalannya.  Mulai dari menyiapkan bahan baku berkualitas sekaligus menjamin kuantitasnya. Sampai ke rantai berikutnya, yaitu rantai pengolahannya.

‘’Untuk itu selalu saya tekankan pengelompokan dua OPD besar harus berjalan. Yaitu OPD hulu dan hilir,’’ katanya.

OPD hulu seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab untuk menjamin kuantitas dan kualitas bahan baku. Sedangkan OPD hilir, seperti Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, DPMPTSP.

‘’OPD hulu tugasnya itu saja, jangan yang lain-lain. Bagaimana menyiapkan komoditi pertanian yang berkualitas dan kuantitas terjamin. Sehingga bisa dikembangkan ke sektor industri. Kemudian OPD hilir yang bertanggung jawab untuk menjadikan bahan baku yang dihasilkan OPD hulu menjadi sektor industri,’’ sarannya.

Firmansyah mengatakan, selama masih fokus pada produksi saja. Maka nilai tambahnya akan kecil. Sehingga, mau tidak mau, sektor pertanian harus diarahkan untuk industrialisasi.

‘’Supaya kita punya tahapan-tahapan yang bagus, supaya tak tumpang tindih pekerjaan. Artinya, ndak bisa fokus kalau OPD tumpang tindih,’’ katanya.

Industrialisasi di sektor pertanian ini, kata Firmansyah memang gampang diucapkan tetapi sulit dalam implementasinya. Namun, ia mengatakan untuk menumbuhkan industrialisasi sektor pertanian ini, perlu cara mereorientasikan produksi UMKM mengarah ke kebutuhan primer.

‘’Kita tahu, karakteristik masyarakat kita mayoritas sektor pertanian. Kontribusinya mayoritas pembentuk PDRB. Karena itu menjadi keahlian masyarakat kita. Tinggal kita asah lagi ke arah industrialisasi,’’ katanya.

Ia mengatakan, memang agak sulit mengganti atau mengalihkan aktivitas masyarakat yang selama ini dari petani ke sektor pariwisata atau lainnya. Karena mayoritas penduduk NTB bekerja di sektor tersebut.

Salah satu caranya, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian tetap menggarap sektor tersebut. Tetapi harus diarahkan juga untuk industrialisasinya.

‘’Mereka tetap menggarap sektor pertanian tetapi ada kekuatan baru yang menyerap produk pertanian. Kekuatan baru inilah yang perlu disiapkan oleh pemerintah. Kekuatannya bisa investasi, SDM dan wirausahawan baru yang bergerak di sektor pertanian. Karena keberlanjutannya akan terjamin,’’ katanya.

Sebelumnya, Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si menyatakan bahwa dalam konteks agribisnis, OPD hulu masih dapat menangani industri pengolahan.

 ‘’Supaya dia dalam satu sistem. Karena di dalam SKPD hulu juga ada program tentang penanganan pascapanen. Sehingga dalam batas-batas tertentu sesuai dengan karakteristiknya masih bisa mengolah hasil (bahan baku),’’ ujarnya.

Amry menjelaskan, industri pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi masih ditangani oleh OPD hulu. Misalnya, pengolahan jagung menjadi tepung jagung, maka industri pengolahannya masih ditangani Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun).

Namun, jika tepung jagung sudah diolah lagi menjadi pelet atau pakan, maka industri pengolahannya ditangani Dinas Perindustrian. ‘’Supaya jangan numpuk semua di Dinas Perindustrian. Nanti secara bertahap, kalau sudah sempurna memang harus bergeser ke Dinas Perindustrian,’’ jelasnya.

Ia mengatakan, ada tahapan yang dibuat untuk peralihan. Dalam batas-batas tertentu, industri pengolahan masih ditangani OPD hulu. Ia menjelaskan alasan OPD hulu ikut menggarap industri olahan. Menurut Amry, hal tersebut berkaitan dengan kelompok tani, peternak atau nelayan yang juga berperan sebagai pengolah bahan baku yang dihasilkan.

Petani, selain menjalankan fungsi usaha tani, juga bisa melakukan pengolahan bahan baku dalam batas tertentu. Hal inilah, kata Amry disebut pengolahan hasil pertanian yang dilakukan oleh petani dan keluarganya. Sehingga, industri olahan tetap ditangani Distanbun, bukan Dinas Perindustrian. (nas)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional