Berkinerja Buruk, Sanksi Menanti Pejabat di Lobar

H. Fauzan Khalid (Suara NTB/her), Hj. Nurul Adha (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid memberi peringatan keras bagi jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat yang memiliki kinerja buruk serta tak memiliki inovasi. Bupati tak segan-segan menjatuhkan sanksi, bahkan menonjobkan para pejabat tersebut.

Hal ditegaskan bupati ketika memimpin rapat pimpinan bersama Sekda Dr. H. Baehaqi dihadiri segenap jajaran Asisten, Kepala OPD, sekretaris dinas dan para camat, Kamis, 7 Oktober 2021.

Iklan

Kaitan dengan penyederhanaan birokrasi kata Fauzan, telah berjalan. Ia sendiri telah meminta Sekda Lobar dibantu asisten untuk mengidentifikasi terkait apa yang dilakukan dalam proses penyederhanaan birokrasi tersebut. “Saya juga sudah minta ke Pak Sekda dan asisten, kita selama ini jangan lagi pakai perasaan (untuk mutasi) tetap sih pakai perasaan tapi jangan mendominasi. Karena kita ingin betul-betul kejar kinerja,” ujarnya mengingatkan.

“Kalau selama ini kita sulit untuk menonjobkan orang. Insya Allah di bulan November dan Desember ini, nanti akan banyak kita evaluasi. Untuk kemudian kita ganti dengan orang yang lebih inovatif dan kreatif serta lebih baik,” tegas Bupati kembali.

Ia pun meminta agar sekda membuat semacam standarisasi-standarisasi, termasuk capaian-capaian, target yang ingin dicapai, sehingga orang yang akan diangkat bisa tepat. Bahkan mulai setelah rapim, kepala OPD diminta membuat catatan-catatan. Karena ia ingin agar OPD solid dari sisi organisasi, namun juga dari sisi penjatuhan sanksi. Selanjutnya itu diberikan ke Baperjakat untuk dibahas lebih lanjut.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha menilai langkah bupati memberikan sanksi bagi pejabat berkinerja buruk sangat bagus. “Bagus, bagus kalau pak bupati bisa tegas ya,” tegas dia.

Langkah tegas bupati dalam artian memberikan sanksi bagi pejabat yang tak komitmen terhadap visi misi bupati dan wabup. Yang harus diperhatikan, kata dia, memilih pejabat yang baik serta memiliki inovasi. Karena mereka menjadi teman kerja dan tim kerja bupati untuk bisa mewujudkan visi misinya di sisa masa jabatan bupati dan wabup yang tinggal 2,5 tahun.

Sehingga kata dia, pada sisa masa jabatan ini teman kerja dalam hal ini kepala OPD dan pejabat yang diangkat lebih gereget lagi untuk mewujudkan visi misi kepala daerah. “Yang harus dipertimbangkan kompetensi orang yang ditempatkan di posisi jabatan, komitmen kerja untuk membangun daerah harus diprioritaskan,’’ tegas dia.

Termasuk yang paling penting, pejabat terkait memahami visi dan misi dari kepala daerah. Apa yang harus diberikan kepada masyarakat harus diutamakan. “Dan harus ada jiwa pengorbanan dari para pejabat ini untuk lebih prioritaskan apa yang menjadi visi pak bupati,” tegasnya.(her)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional