Berkas Perkara P21, Kades Bagek Polak Segera Ditahan

Giri Menang (Suara NTB) – Berkas perkara dugaan penganiayaan dengan tersangka Kepala Desa (Kades) Bagek Polak Kecamatan Labuapi  Lombok Barat (Lobar) Amir Amraen Putra sudah dinyatakan lengkap (P21) oleh pihak kejaksaan. Selanjutnya, penyidik polsek Labuapi tinggal melakukan pelimpahan barang bukti dan tersangka ke pihak kejaksaan untuk disidangkan. Kades Bagek polak pun terancam segera ditahan jika kelengkapan berkas perkara ini segera dilimpahkan ke kejaksaan.

“Berkas kasus Kades Bagek Polak dinyatakan sudah P21 (lengkap) oleh pihak kejaksaan, setelah itu kami tunggu dari pihak kejaksaan kapan pelimpahan barang bukti dan tersangka,” tegas Kapolsek Labuapi Ipda Sugeng Aristo, Senin (5/12).

Dalam hal ini, ujarnya, pihaknya sudah memerintahkan penyidik ke Kejaksaan untuk mengambil berkas perkara yang telah dinyatakan P21. Setelah penetapn P21 ini, langkah selanjutnya pihaknya perlu koordinasi dengan pihak kejaksaan terkait pelimpahannya. “Nanti pihak penyidik kami koordinasi dengan jaksa terkait kapan dilimpahkan,” jelasnya.

Mengenai penahanan tersangka, bukan dilakukan oleh pihaknya, namun pihak kejaksaan. Pihaknya hanya berkoordinasi dengan pihak jaksa terkait kapan pelimpahan barang bukti dan tersangka, setelah penetapan P21. Jika pihak kejaksaan memang harus menahan bersangkutan,maka pihaknya akan membawa tersangka untuk diserahkan ke kejaksaan.

Sementara itu, Kades Bagek Polak, Amir Amrean Putera menyatakan pihaknya telah memperoleh pemberitahuan dari aparat, jika berkas kasusnya telah dinyatakan lengkap atau P21. Dirinya tak mempersoalkan kasusnya P21, sebab hal biasa proses hukum memasuki P21. Pihaknya akan tetapi mengikuti proses hukum sesuai prosedur hukum yang berlaku

“Sudah P21, saya sih ndak masalahkan itu karena hal biasa perkara P21. Saya juga akan ikuti peoses hukum,” jelasnya ditemui kemarin di Giri Menang.

Pihaknya sendiri sudah berbuat baik untuk mengupayakan islah (berdamai) namun pihak pelapor tak mau. Amir menegaskan, tindakan yang dilakukan tidak bermaksud menganiaya warganya sendiri, namun murni bentuk upaya pembinaan terhadap warganya yang bertindak kurang sopan terhadap aparatur desa, khususnya terhadap dirinya selaku kades.  (her)