Berkas Dikembalikan, OJK Tak Bisa Proses Permohonan Konsolidasi PT. Bank BPR NTB

Mataram (suarantb.com) – Konsolidasi pembentukan PT. Bank BPR NTB terkendala persetujuan dua kabupaten yaitu Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)  dan Kabupaten Sumbawa. Meski demikian, hal itu dapat di atasi jika terdapat landasan hukum.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Yusri mengatakan konsolidasi PT. Bank BPR NTB terkendala dua kabupaten yang belum memberikan persetujuan. Dua Kabupaten itu adalah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Yusri menegaskan persetujuan dua kabupaten merupakan persyaratan mutlak.

Iklan

“Kalau persetujuan itu tidak ada tentunya proses dari konsolidasi ini tidak bisa dilanjutkan,” kata Yusri kepada awak media,  Selasa, 4 Juli 2017.

Beberapa waktu lalu, Yusri mengaku telah mengembalikan berkas pengajuan permohonan konsolidasi  PT. Bank BPR NTB. Dengan belum terpenuhinya persyaratan itu, pihaknya tidak bisa menindaklanjuti pengajuan permohonan itu. Terkait tenggat waktu, Yusri mengharapkan tim yang dibentuk Pemprov  bekerja cepat untuk menyelesaikan permasalahan itu. Agar pihaknya segera memproses permohonan itu.

“Semakin cepat ya tentunya semakin baik. Kita bisa memproses kalau itu sudah terpenuhi,” tegasnya.

Menurutnya, konsolidasi PT. Bank BPR NTB bisa saja dilakukan tanpa dua kabupaten itu. Artinya konsolidasi hanya dilakukan 6 BPR kabupaten/kota. Namun, hal itu hanya dapat dilakukan jika ada landasan hukum. Saat ini dasar hukum yang digunakan berupa Peraturan Daerah (Perda) yang  menetapkan 8 PD. BPR yang melakukan konsolidasi. Jadi, harus ada perubahan Perda jika KSB dan Sumbawa tidak mau bergabung.

“Tapi tentunya yang berkonsolidasi 6 itu didasari oleh apa, katakan Perda atau apa,” ujarnya.

Terkait pengajuan calon direksi, Yusri mengatakan pengajuan permohonan konsolidasi  satu paket dengan  usulan calon direksi PT. Bank BPR NTB. “Rumahnya disediakan dulu baru calon direksi,” pungkasnya. (bur)

Advertisement