Berisiko DD Dihentikan

Syarwan (Suara NTB/nas)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), akan menghentikan penyaluran dana desa (DD) jika Pemerintah Desa (Pemdes) tak mengalokasikan anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD. Selain itu, penyaluran DD juga akan dihentikan jika anggarannya dikorupsi.

‘’Kalau tidak menganggarkan untuk BLT DD, tahun depan tak dapat DD. Kemudian jika dana desa dikorupsi, kemudian  ada yang melaporkan, kita setop pencairannya,’’ tegas Kepala Perwakilan Kemenkeu NTB, Syarwan, S.E., M.M., dikonfirmasi di Mataram, kemarin.

Iklan

Syarwan menjelaskan, pengalokasian DD untuk BLT tahun 2021 tidak dibatasi. Bahkan, Pemdes diwajibkan untuk mengalokasikannya dalam rangka menangani dampak pandemi Covid-19.

Ia menyebutkan, tahun 2021, BLT DD akan diberikan selama setahun. Setiap bulan, masyarakat yang menjadi penerima mendapatkan BLT DD sebesar Rp300 ribu. Sehingga, dalam setahun masyarakat akan menerima BLT DD sebesar Rp3,6 juta.

Untuk penyaluran DD tahun 2021, Syarwan mengatakan akan dicairkan oleh KPPN mulai Januari ini. ‘’Mulai Januari disalurkan. Tapi saya menunggu Perbup dan APBDes,’’ kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB ini.

Total DD yang akan diterima delapan kabupaten di NTB pada  2021 sebesar Rp1,247 triliun. Kabupaten yang memperoleh DD paling besar di NTB pada 2021 adalah Lombok Timur sebesar Rp314,8 miliar.

Kemudian, Lombok Tengah Rp210,86 miliar, Bima Rp189,61 miliar, Lombok Barat Rp162,48 miliar, Sumbawa Rp150,36 miliar. Selanjutnya, Lombok Utara Rp80,55 miliar, Dompu Rp75,45 miliar, dan Sumbawa Barat Rp63,59 miliar. (nas)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional