Berikan Uang Kerohiman, Ini Pesan Menko Kemaritiman Soal KEK Mandalika

Praya (suarantb.com) – Menko Kemaritiman RI, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan uang kerohiman secara simbolis kepada warga yang menggarap lahan negara di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Pada kesempatan tersebut, Luhut meminta sekitar 29 hektar lahan yang belum clear and clean segera diselesaikan.

“Untuk kepentingan rakyat, Presiden berpesan masalah rakyat harus kita lihat peraturan perundang-undangan segala macam. Kita carilah formula yang pas, itu yang membutuhkan waktu hampir empat bulan. Pemberian uang kerohiman ini cara yang paling bagus untuk menyelesaikan ini,” kata Luhut, Sabtu, 1 April 2017 di Kantor KEK Mandalika yang berada di Rumah Mutiara Indonesia (RMI) depan Lombok International Airport (LIA).

Iklan

Hadir dalam penyerahan uang kerohiman itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Direktur Utama PT. ITDC, Abdulbar M. Mansoer, Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs. Firli, M. Si, Danrem 162/WB, Kolonel Farid Ma’ruf, MA dan lainnya.

Luhut menyebutkan, sampai hari ini jumlah lahan yang sudah clear and clean seluaas 80 hektar dari total lahan 109 hektar. Artinya, masih ada 29 hektar lagi yang masih belum tuntas diselesaikan.

Dia berharap, April ini semua lahan tersebut sudah tuntas. “Kita berharap bulan ini pak Gubernur bisa semua terselesaikan. Saya berharap Senin, Selasa, Rabu terus dikejar biar selesai. Setiap selesai kita serahkan (uang kerohiman) kepada yang berhak,” ujarnya.

Luhut menambahkan, pengembangan KEK Mandalika salah satu tujuannya adalah kesejahteraan rakyat. KEK Mandalika, katanya, akan menyerap 20 ribu tenaga kerja. Ia mengatakan, keberadaan KEK Mandalika harus dinikmati oleh masyarakat lokal. “Bukan primordial tapi rakyat di sini harus menikmati,” ucapnya.

Untuk itu, ia meminta Politeknik Pariwisata yang sudah ada di NTB supaya bisa mencetak lulusan 500 orang per tahun. Sehingga bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ada di KEK Mandalika.

Pada kesempatan tersebut, mantan Menko Polhukam ini berterima kasih kepada Kapolda dan Danrem yang telah berupaya keras menyelesaikan sengketa lahan 109 hektar tersebut. Kepada warga yang menggarap lahan seluas 29 hektar yang belum tuntas penyelesaiannya, ia berharap supaya segera selesai.

“Jadi jangan terlalu banyak macam-macam. Percayalah pemerintah ingin semua dilakukan secara transparan dan berkeadilan,” tuturnya.

Ia mengatakan, Gubernur sebagai salah satu tokoh di NTB tak ingin melihat rakyatnya susah. Menurutnya, penyelesaian lahan KEK Mandalika bukan hanya sebatas pemberian uang kerohiman. Tetapi, pemerintah pusat dan daerah menginginkan akan banyak putra dan putri daerah yang bekerjaa di KEK Mandalika.

Untuk itu, warga diminta menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang yang lebih tinggi. Sehingga, merekalah nantinya yang akan menjadi pegawai di KEK Mandalika.

“Nanti Palau Lombok yang begini kaya, orang Lombok juga menikmatinya. Tapi kalau bapak-bapak tidak mendidik anak-anaknya, itu akan menjadi orang kedua, orang luar yang akan datang,” ujarnya mengingatkan.

Pasalnya, kata Luhut dalam waktu dekat akan masuk investasi sebesar Rp 6 triliun di KEK Mandalika. Luhut juga meminta Bupati Lombok Tengah supaya tidak mengeluarkan izin peruntukan tanah yang tak sesuai dengan masterplan KEK Mandalika.

“Supaya nilainya untuk pariwisata asing bagus. Di situ nanti akan ada mendatangkan Moto GP, itu paling laku. Nanti rakyat juga bisa menikmati. Itu bisa menarik lapangan kerja lagi dan membawa daerah ini menjadi hebat,” terangnya.

Luhut menambahkan, jika fasilitas pariwisataa sudah terbangun di KEK Mandalika, maka hasil-hasil pertanian dari petani yang ada di Lombok dan Sumbawa harus diprioritaskan menyuplai kebutuhan di kawasan tersebut. Untuk itu, ia mendorong ITDC supaya memanfaatkan produk-produk lokal untuk memenuhi kebutuhan hotel-hotel yang ada di KEK Mandalika.

“Kalau tak mampu baru dari luar. Prioritas dari dua pulau ini. Kalau dikerjakan, insya Allah kesejahteraan rakyat akan bagus,” pungkasnya. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here