Berhenti Kerja, Karyawan Perusahaan Retail Modern Diminta Tebus Ijazah

Mataram (Suara NTB) – Permasalahan tenaga kerja di Kota Mataram kembali terjadi. Kali ini, perusahaan retail modern tidak saja menahan dokumen berharga milik karyawannya. Bagi karyawan yang mengundurkan diri, perusahaan diduga meminta karyawan menebus ijazah mereka.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Drs. H.M. Syaiful Mukmin akan mengkroscek kebenaran informasi tersebut. Alangkah baiknya menurut dia, pekerja langsung melapor secara tertulis sehingga mudah ditindaklanjuti. “Kita minta laporan tertulis. Nanti kita lakukan mediasi,” kata Syaiful ditemui Rabu, 28 Maret 2018.

Iklan

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak ada satupun aturan yang membolehkan perusahaan menahan dokumen berharga milik karyawan, apalagi meminta tebusan. Hal ini kata Syaiful, jelas melanggar hak asasi manusia. Perusahaan tidak memberikan ruang bagi tenaga kerja mencari perusahaan dinilai lebih menjanjikan.

Namun demikian, Bidang Hubungan Industrial Disnaker akan mengecek apa persoalan sebenarnya di lapangan. Mediator nantinya mendengarkan keterangan masing – masing pihak baik karyawan maupun perusahaan.

“Nanti tergantung permasalahannya apa di perusahaan atau di karyawan. Kita tidak boleh mengatakan boleh atau tidak,” tambahnya.

Syaiful memahami bahwa perusahaan memiliki skema kerja dalam perekrutan tenaga kerja maupun pemberian upah. Ketika hal semacam ini terjadi di dalam acuan kontrak kerja seperti apa bunyinya. Karyawan juga harus teliti membaca kontrak kerja sebelum menandatanganinya.

Ditambahkan, laporan – laporan seperti ini jadi masukan pemerintah. Pihaknya secara berkala ada pembinaan ke perusahaan. Tatkala muncul kasus bisa disampaikan ke perusahaan. Di satu sisi disampaikan, tahun ini Disnaker mendapatkan tiga surat dari perusahaan. Perusahaan milik negara itu akan memberhentikan karyawannya karena dinilai melanggar kesepakatan kerja. “Kita terima tembusannya. Tapi kan ada SP 1, SP 2 sampai pemberhentian. Tidak langsung sanksi berat begitu,” demikian katanya. (cem)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here