Berencana Lapor Balik, Pemdes Cendi Manik Bantah Tuduhan Palsukan SPPT PBB

Perangkat Desa Cendi Manik usai mendatangi Polres Lobar.

Giri Menang (Suara NTB) – Pemerintah Desa (Pemdes) Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat melakukan klarifikasi terhadap tudingan oknum yang mengatasnamakan warga atas tuduhan pemalsuan SPPT PBB. Klarifikasi tersebut dilakukan oleh para perangkat Desa Cendi Manik bersama Sekretaris Desa, Sanilah. Hal itu ia sampaikan seusai membuat pengaduan di Polres Lombok Barat yang didampingi oleh para staf desa dan para Kepala Dusun se-Desa Cendi Manik Kamis, 29 Juli 2021.

“Kami di Pemdes Cendi Manik tidak memiliki alat dan kemampuan untuk membuat atau mencetak blangko SPPT PBB sebagaimana yang dituding itu. Sehingga apa yang dituduhkan itu mengada-ada dan salah alamat,” jelas Sanilah ketika dikonfirmasi terkait klarifikasi yang telah dilakukannya tersebut.

Iklan

Pemberitaan terkait pemalsuan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB oleh Pemdes Cendi Manik ramai menjadi bahan perbincangan setelah dimuat di media beberapa pekan terakhir. “Sah-sah saja, itu hak setiap warga negara. Kami dari Pemdes Cendi Manik siap akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Dan jika tidak terbukti atas tuduhannya, maka kami segera akan membuat laporan balik,” tegas Sekdes, Sanilah.

Dijelaskan lebih jauh oleh Kepala Seksi Pemerintah Desa Cendi Manik, Marzuki bahwa pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk membuat dan mencetak blanko SPPT PBB, karena itu bukan kewenangan pemerintah desa. “SPPT PBB itu diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat, bukan dikeluarkan atau dicetak oleh Pemdes Cendi Manik. Pemdes Cendi Manik hanya melayani dan membantu warga masyarakat untuk menyiapkan berkas berkas administrasi persyaratannya saja,” jelas Ujar Marzuki.

Sementara itu, Kepala Bapenda Lobar, Suparlan mengatakan, sejauh ini pihaknya masih melakukan penelusuran terkait SPPT yang diduga palsu itu. Pihaknya Perlu mengecek lebih dulu, jangan sampai pihaknya asal menyampaikan itu palsu. Ada dua cara mengecek SPPT ini, karena penerbitan SPPT ini ada dua yakni ada di pendataan dan pendataan untuk SPPT massal tiap tahun dan SPPT perubahan kembali dicetak di bidang pelayanan.

“Nanti kami cek dua bidang ini, kalau tidak ada di sistem, dan tidak ada berkas patut dipertanyakan itu,”jelasnya akhir pekan kemarin.

Terkait pungutan yang tinggi untuk pajak SPPT itu, menurutnya pihaknya perlu mengecek. Namun kalau tidak sesuai dengan pajak yang dibayarkan maka itu salah. Apalagi informasi dari warga yang diperolehnya di media bahwa uang itu untuk membuat SPPT. Ia menegaskan bahwa tidak ada penebusan SPPT. Karena pembuatan SPPT tidak dipungut biaya alias gratis.

“Itu perlu kami luruskan, tidak ada Bapenda menarik biaya untuk pembuatan, pengurusan, dan cetak kembali (perubahan) SPPT. Semua gratis, kecuali beban pajak memang wajib dibayar,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, tentu di sini kemungkinan oknum yang bermain. Kalau benar praktik ini, tentu merusak nama baik Bapenda, karena menjaga kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak tidak gampang. Telebih tentu hal ini merugikan warga dan daerah. Karena dari sisi pendapatan pajak tidak masuk ke daerah. Pihaknya pun menyerahkan sepenuhnya penanganan dugaan pemalsuan SPPT ini ke APH. “Karena itu kan masuk ke kantong pribadi. Karena kami mendukung langkah APH mengusut,” ujarnya. (her)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional