Berdampak pada IPM, Bupati Atensi DO Siswa Akibat Nikah Dini

H. M. Sukiman Azmy. (Suara NTB/dok)

Selong (Suara NTB) – Sektor pendidikan menjadi atensi serius Pemkab Lombok Timur (Lotim). Salah satunya terjadinya drop out (DO), karena hal tersebut berdampak terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah ini. Hal ini dikatakan, Bupati Lombok Timur (Lotim), Drs. H. M. Sukiman Azmy, M.M., Jumat, 8 Januari 2021.

Bupati meminta kepada seluruh kepala SMP sederajat di Kabupaten Lotim baik negeri maupun swasta yang ada di Lotim agar dapat meningkatkan harapan lama sekolah di daerah ini sebagai salah satu indikator IPM.

 Salah satu upaya yang dapat dilakukan menurut bupati adalah mencegah terjadinya DO, utamanya yang disebabkan oleh pernikahan usia anak. Bupati juga mengingatkan kepada kepala UPTD agar memfasilitasi lembaga yang menyelenggarakan pendidikan luar sekolah yang dimaksud, sehingga pendidikan luar sekolah ini diharapkan dapat mendongkrak IPM Lotim melalui sektor pendidikan.

Diingatkan juga kepada para kepala sekolah dan UPTD untuk memberikan pemahaman terkait zakat profesi yang harus dibayarkan. Bupati meminta tidak ada lagi jajaran guru yang hanya membayar infaq/sadaqah, melainkan zakat profesi sesuai ketentuan. Zakat ini dikecualikan bagi guru dan ASN yang termasuk golongan mustahiq, karena pendapatannya malah minus, dengan catatan bukan akibat pembiayaan konsumtif.

“Para guru harus memahami bahwa zakat yang terkumpul dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk ASN dan guru,”tegas bupati.

Diingatkan juga kepada Baznas Lotim dalam upaya mengoptimalkan potensi zakat tidak hanya melalui ASN dan guru, karenanya koordinasi dengan sejumlah pihak terkait terus diupayakan.

Berdasarkan data Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lotim, jumlah kasus pernikahan usia anak di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus bertambah. Tercatat dari Januari hingga hingga akhir 2020, jumlah kasus pernikahan usia anak yang ditangani Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lotim sebanyak 19 kasus.

Adapun jumlah yang ditangani pernikahan usia anak sebanyak 19 kasus di tahun 2020. Sementara tahun 2019 periode Januari-September yang melapor dan ditangani sebanyak 35 kasus. Artinya, tidak ada relevansi terjadinya pandemi Covid-19 dengan tingginya perkawinan usia anak. (yon)