Berbagai Pandangan Umum Fraksi Dewan Terhadap 8 Ranperda Inisiatif

Sumbawa Besar (Suara NTB) – DPRD Sumbawa menggelar rapat paripurna Selasa, 17 April 2018 lalu, dengan agenda pemandangan umum fraksi fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa, terhadap 8 Ranperda inisiatif Komisi Komisi Dewan. Berbagai pandangan dan catatan fraksi disampaikan pada kesempatan tersebut.

Seperti juru bicara Fraksi PDIP, Indra Herwansyah yang memberikan pandangannya atas Raperda tentang Pengembangan Kawasan Hortikultura inisiatif Komisi II DPRD. Menurut F PDIP, pendekatan kawasan dirancang untuk meningkatkan efektivitas kegiatan, efisiensi biaya dan mendorong keberlanjutan kawasan komoditi unggulan.

Iklan

Fraksi PDIP memandang melalui pengembangan kawasan diharapkan dapat terwujud pelayanan pembangunan yang lebih bersifat partisipatif dan efisien dengan fokus pada upaya pengembangan komoditi unggulan. Dalam pembangunan kawasan mutlak diperlukan suatu perencanaan yang disusun dengan melibatkan masyarakat setempat dan seluruh pemangku kepentingan.

Terhadap Raperda tentang Penatausahaan Irigasi, F PDI P mendorong Raperda ini menjadi Perda dengan harapan dapat memperbaiki dan menata kembali tata kelolah pengairan di Kabupaten Sumbawa, selain itu juga diperlukan keseriusan yang kuat baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat untuk membangkitkan kembali semangat nilai-nilai gotong royong.

“Fraksi PDI Perjuangan berharap Raperda kedua Raperda ini mendapat dukungan dari semua pihak,” terangnya.

Juru bicara Fraksi Bintang Keadilan, Adizul Syahabuddin menyatakan, pada prinsipnya pihaknya menyetujui Ranperdatentang Kawasan Pengembangan Hotikultura, untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. Pihaknya menganggap Ranperda ini memberikan peluang bagi semua komoditas potensial di kawasan untuk ditangani secara proporsional. Merupakan wadah dan wahana pelaksanaan desentralisasi pembangunan secara nyata, sinergis, dan harmonis, diantara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, serta lainnya.

Sementara Fraksi PAN, melalui juru bicaranya, H Mustajabuddin menanggapi pengisian Direktur/Manager BUMDes, meminta untuk diperjelas dalam aturan rekruitmentny. Jika dimungkinkan agar tidak berada segaris dengan Kepala Desa, dalam artian tidak ada kaitan secara kekeluargaan langsung dengan Kepala Desa yang menjabat.

Selain itu, FPAN juga mengusulkan agar usaha yang terkait dengan ekonomi kreatif juga dimasukkan dalam Ranperda BUMDes sebagai salah satu usaha, karena disetiap Desa di Kabupaten Sumbawa mempunyai usaha yang menjadi ciri khas desa. Sehingga dalam merumuskan jenis bidang usaha BUMDes harus disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan masyarakat desa serta tidak berdampak langsung terhadap keberadaan bidang usaha yang sudah ada.

Termasuk soal modal BUMDes perlu dirumuskan standar yang jelas berapa kapital modal dari Pemerintah Desa dan berapa batasan modal yang bisa dibimpun dari masyarakat serta formulasi kerjasama dengan pihak ketiga. Terhadap Ranperda lainnya yang menjadi Inisiatif DPRD, adanya masukan masyarakat baik saran dan kritik saat Ranperda disosialisaskan, hendaknya hal tersebut dijadikan bahan utama dalam rangka penyempurnaan Ranperda.

Juru bicara Fraksi Partai Golkar, M Berlian Rayes menyampaikan apresiasinya kepada Komisi I yang mendorong Ranperda tentang BUMDes. Mengingat Desa memiliki hak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Mengacu pada Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 24 tahun 2010.

Selain itu, pihaknya memandang perlu mengurangi porsi keterlibatan Pemerintah Daerah agar BUMDes dapat mandiri dan terus tumbuh dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi. Namun dengan tidak melupakan adanya fungsi pembinaan, pengawasan dan penegakan sanksi administratif.

Terhadap Ranperda tentang Keamanan dan Ketertiban Umum, menurut Fraksi Golkar,  disparitas kualitas kehidupan masyarakat yang masih lebar serta kondisi ekonomi, kemiskinan dan pengangguran menjadi faktor penyebab keamanan dan ketertiban terganggu, penguatan kapasitas dan koordinasi antar lembaga pertahanan dan keamanan harus terhubung dengan baik.

Di satu sisi, penegakan hukum nondiskriminatif dapat merangsang rasa kepercayaan masyarakat dalam mematuhi hukum, ketika rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum itu ada, maka masyarakat akan menjadi bagian aktif dari proses didalam penciptaan kawasan keamanan dan ketertiban, apapun itu baik itu tertib usaha, tertib tertib sosial dan tertib-tertib lainnya.

Sedangkan terhadap dua Ranperda usulan Komisi III DPRD Sumbawa yakni Ranperda tentang Drainase Perkotaan dan Pedesaan, serta Ranperda tentang Sumur Resapan, dinilai penting untuk ditetapkan menjadi Perda. Sehingga Fraksi Dewan pun mendukung lahirnya Perda dimaksud.

Seperti Juru bicara Fraksi Hanura, H. Ardi Juliansyah sepakat Ranperda tersebut untuk dibahas pada tingkatan selanjutnya. Meski demikian, pihaknya mengingatkan kepada komisi inisiator, untuk benar-benar teliti dalam pembahasannya dua ranperda tersebut. Dengan harapan, dua ranperda tersebut dapat menjadi payung hukum yang kuat ditengah masyarakat.

“Fraksi Hanura sepakat dengan komisi inisiator, akan pentingnya untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang sumur resapan, mengingat sumur resapan memberikan banyak keuntungan, antara lain debit air yang dimiliki warga meningkat, mengatasi banjir saat musim penghujan serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang memadai,”jelasnya.

Juru bicara Fraksi Nasdem, Edy Syarifuddin menerangkan guna menjamin kawasan perkotaan dan perdesaan bebas banjir sudah sepatutnya pemanfaatan drainase dimaksimalkan. Kondisi banjir selama ini kerap kali diakibatkan karena belum optimalnya drainase baik yang ada di perkotaan maupun di pedesaan. Pembangunan drainase di perkotaan dan pedesaan akan memberikan nilai estitika bagi suatu kawasan. Sehingga dipandang perlu dalam mengatur drainase.  (arn/*)