Berat, Penerapan PPKM di Mataram

H. Mohan Roliskana. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram sedang menyiapkan skenario penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. Kebijakan ini mempunyai tantangan berat. Salah satunya mulai longgarnya aktivitas masyarakat.

Walikota Mataram, H. Mohan Rolisakana menyampaikan, instruksi dari pemerintah pusat bahwa Pemprov NTB adalah salah satu dari lima provinsi yang diminta kembali menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.

Iklan

Pemprov NTB menindaklanjuti instruksi tersebut dan meminta kabupaten/kota, termasuk Kota Mataram memberlakukan kebijakan tersebut. “Saya sudah minta instansi terkait mulai menskenariokan lagi PPKM skala mikro,” kata Mohan ditemui usai rapat tertutup di ruang kerjanya, Rabu, 24 Maret 2021.

Walikota mengakui, PPKM skala mikro tidak bisa berjalan mulus atau memiliki tantangan yang lebih berat. Kondisi saat ini masyarakat telah jenuh. Aktivitas ekonomi maupun sosial mulai longgar. Kendati demikian, pemerintah harus tetap mensosialisasikan ke masyarakat karena kondisi pandemi belum pulih di seluruh kabupaten/kota lainnya. “Iya, masyarakat juga terlihat jenuh,” ucapnya.

Terpenting ditekankan adalah kegiatan vaksinasi harus digencarkan supaya target 13.366 bagi lansia terpenuhi. Disampaikan Mohan, PPKM skala mikro tidak jauh berbeda dengan konsep penanganan covid-19 berbasis lingkungan (PCBL) yang telah diterapkan sebelumnya. Pihaknya masih mencari formulasinya supaya masyarakat bisa menerima penerapan protokol kesehatna tersebut. “Skenarionya sama. Cuma kita perlu sosialisasikan lagi,” tandasnya.

Kebijakan penerapan PPKM di NTB umumnya dan khususnya di Kota Mataram karena tingkat kematian pasien Covid-19 masih di atas rata – rata nasional. Fatality rate Kota Mataram 5,2 persen. Jika dibandingkan kasus kematian rata – rata nasional 4,1 persen.

Kepala Dinas Kesehatan, dr. H. Usman Hadi menambahkan, pihaknya memacu diri untuk memberikan pelayanan vaksinasi supaya mencapai 70 persen agar herd immunity  terbentuk. Fokusnya adalah melayani para lansia minimal bisa memproteksi diri agar tidak terpapar virus corona. “Kalau dari Dikes fokus untuk vaksinasi saja dulu,” tambahnya.

Konsep PPKM skala mikro sebenarnya hampir sama dengan PCBL yang diterapkan oleh Pemkot Mataram tahun 2020 lalu. Artinya, aktivitas masyarakat dibatasi mulai tingkat RT sampai lingkungan. Usman mendukung kebijakan pemerintah pusat tersebut dengan harapan mampu menekan tingkat penularan. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional