Berada di Kawasan STIPark NTB, Pabrik Pengolahan Rumput Laut Mangkrak, RPH Banyumulek Mati Suri

Pabrik pengolahan rumput laut di kawasan STIPark NTB yang mangkrak dan terbengkalai. Kondisi bangunan terlihat kumuh dan tak terurus. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pabrik pengolahan rumput laut dan rumah potong hewan (RPH) standar internasional di Banyumulek Lombok Barat, hingga saat ini belum berfungsi maksimal. Bahkan bisa dikatakan mati suri, karena beroperasinya tidak maksimal. Demikian juga dengan pabrik pengolahan rumput laut yang berada di kawasan Science Technology and Industrial Park (STIPark) NTB tersebut mangkrak.

Pabrik pengolahan rumput laut tersebut lokasinya tidak jauh dari pabrik pakan mini yang dibangun tahun 2020 lalu. Begitu juga RPH Banyumulek (sama-sama di kawasan STIPark) yang sudah lama mangkrak, lokasinya di belakang pabrik pakan yang ada saat ini.

Iklan

Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, Muslim, S.T., M.Si., mengatakan butuh investasi yang besar jika mengaktifkan lagi pabrik pengolahan rumput laut tersebut. Memang katanya, pabrik pengolahan rumput laut tersebut tak beroperasi sesuai rencana, sehingga beberapa waktu lalu pernah digunakan menjadi Kantor STIPark NTB.

‘’Beberapa hal terkait dengan bangunan dan alat yang sudah lama tidak digunakan. Jadi butuh investasi kalau itu diaktifkan kembali,’’ ujar Muslim dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 28 Juni 2021.

Terkait dengan industrialisasi sektor kelautan dan perikanan, pengoperasian kembali pabrik pengolahan rumput laut tidak masuk. Dalam jangka pendek, kata Muslim, DKP fokus pada arah RPJMD NTB 2019 – 2023 terkait dengan industrialisasi sektor kelautan dan perikanan. Arah RPJMD terkait industrialisasi sektor kelautan kita terkait dengan industri garam, industrialisasi pengembangan udang vaname dan lobster.

‘’Aset itu satu paket dalam kawasan STIPark. Jadi, nanti masuk dalam bagian perencanaan, masterplannya STIPark. Kalaupun nanti dikembangkan industrialisasi rumput laut di sana, menjadi satu bagian dalam masterplan kawasan itu,’’ terangnya.

Ia mengatakan, saat ini sudah berdiri pabrik pakan mini dan corn dryer di STIPark NTB. Ke depannya, pabrik pakan tersebut diharapkan dapat diaktifkan. ‘’Cuma, sekali lagi perlu analisa yang cukup dalam, cukup teknis. Kemudian, terkait dengan kemudahan investasi bagi para investor, dunia usaha,’’ katanya.

Mantan Kepala Bidang Ekonomi Bappeda NTB ini menambahkan, pabrik pengolahan rumput laut tersebut perlu masuk dalam masterplan pengembangan STIPark NTB secara menyeluruh. Disinggung mengenai tidak berjalannya pengoperasian pabrik pengolahan rumput laut tersebut, Muslim mengatakan akibat investor yang tidak memiliki modal.

Dari sisi perizinan dan segala macam, katanya, Pemda sudah memfasilitasi. ‘’Tapi ternyata mereka tak punya uang juga,’’ katanya.

Dari sisi bahan baku rumput laut, kata Muslim,  tidak menjadi masalah. Karena NTB termasuk daerah penyangga pemasok rumput laut di Indonesia. Seperti di Waworada Teluk Bima, potensi rumput laut paling besar dan tak pernah berhenti produksinya.

‘’Ada pengusaha dari Surabaya antre di sana. Kemudian dikirim ke NTT dan Makassar. Demikian juga di Sumbawa dan Lombok. Bahan baku ada, yang perlu itu rantai pasok saja dan berbicara tentang manajemennya saja,’’ ujarnya.

Sementara itu, terkait RPH Banyumulek yang sudah lama mangkrak, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, drh. Khairul Akbar, M. Si mengatakan, akan kembali dioperasikan awal Agustus mendatang. Dalam acara lokakarya dan temu bisnis penguatan rantai pasok daging sapi lokal berkualitas tinggi yang dilaksanakan pekan lalu, Khairul mengatakan, sudah ada investor yang mengajukan permohonan mengelola RPH Banyumulek.

Pemprov katanya, telah mengeluarkan kebijakan mengurangi pengiriman sapi hidup ke luar daerah. Bahkan, Gubernur menginginkan dari NTB keluar dalam bentuk daging. ‘’Berkaitan dengan ini, PT. Siar Nusa Tenggara sudah memasukkan permohonan mengelola RPH Banyumulek yang selama ini tidak beroperasi. Tahun ini akan dimulai 1 Agustus untuk mengoperasikan RPH Banyumulek,’’ kata Khairul, seraya menambahkan, dengan beroperasinya RPH tersebut, maka NTB akan mengirim daging beku ke Jabodetabek.

Data Disnakeswan NTB tahun 2020, jumlah RPH di daerah ini sebanyak 35 unit. Sebanyak 18 RPH di Pulau Lombok dan 17 RPH di Pulau Sumbawa.

Dengan rincian, Pemprov NTB satu RPH, Kota Mataram 2 RPH, Lombok Barat 4 RPH, Lombok Utara satu RPH, Lombok Tengah 4 RPH dan Lombok Timur 6 RPH. Kemudian, Sumbawa 7 RPH, Sumbawa Barat 4 RPH, Dompu 2 RPH, Kota Bima satu RPH dan Bima 3 RPH.

Pada tahun 2020, jumlah kuota sapi potong dalam dan keluar NTB sebanyak 78.159 ekor. Dengan rincian, kuota sapi potong dalam daerah sebanyak 62.659 ekor dan luar daerah sebanyak 15.500 ekor. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional