Bentuk 68 Posko, NTB Alami Kemajuan Paling Signifikan Penerapan PPKM Mikro

Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengunjungi Posko PPKM Mikro di Desa Setanggor Lombok Tengah, beberapa hari lalu. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Satgas Penanganan Covid-19 Nasional menyatakan NTB termasuk provinsi yang baru melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan kemajuan yang paling signifikan. Karena dalam waktu satu minggu, sudah terbentuk 68 posko PPKM Mikro yang memantau seratusan ribu KK.

‘’Dari data perkembangan pada provinsi-provinsi yang baru melaksanakan PPKM Mikro, kemajuan paling signifikan terlihat di NTB. Dimana hanya dalam waktu 1 minggu, telah terbentuk 68 posko yang memantau lebih dari 100 ribu kepala keluarga,’’ kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Nasional, Prof. Wiku Adisasmito, dalam keterangan yang diterima Suara NTB, Kamis, 1 April 2021.

Iklan

Selain NTB, kata Wiku, beberapa provinsi lain juga telah menunjukkan kemajuan dalam pembentukan posko. Dan kondisi ini adalah perkembangan yang baik dalam penanganan pandemi Covid-19 di berbagai daerah.

Karenanya bagi daerah yang sudah memasuki minggu ke-8 PPKM Mikro, agar terus meningkatkan performa dan penanganan di wilayahnya masing-masing. Dengan semangat bersama melindungi satu sama lain melalui posko, mencerminkan sikap patriot bangsa Indonesia.

Semua daerah diminta jangan lengah, karena perkembangan penanganan Covid-19 yang saat ini menunjukkan tren perbaikan merupakan buah jerih payah koordinasi seluruh unsur pemerintah bersama masyarakat hingga ke tingkat terkecil.

“Dan bagi wilayah yang baru melaksanakan PPKM Mikro dalam 1 minggu terakhir, tetap semangat dan tingkatkan progres penanganan di wilayah masing-masing agar pengendalian Covid-19 dapat semakin baik ke depannya,” pesan Wiku.

Sebanyak 15 provinsi yang melaksanakan PPKM Mikro telah melaporkan pembentukan Pos Komando (Posko). Per 28 Maret, sudah terdapat 7.664 posko terbentuk, yang meliputi 193.550 RT, dan mencakup 12.619.259 kepala keluarga (KK).

Terbentuknya posko paling banyak berada di Jawa Tengah sebanyak 2.665 posko dengan total melebihi 4 juta KK tercakup dalam pemantauan. Disusul Jawa Timur sebanyak 2.249 posko dengan lebih dari 3 juta KK dalam pemantauan.

Kemajuan pembentukan posko juga terlihat pada 5 provinsi yang baru melaksanakan PPKM Mikro, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Pencapaian ini tentunya patut kita apresiasi. Mengingat semakin banyaknya posko, maka semakin banyak masyarakat yang terjaga dan terlindungi,” katanya.

Terpisah, Asisten III Setda NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., mengatakan evaluasi penerapan PPKM Mikro di NTB akan dilaksanakan 5 April mendatang. Dengan penerapan PPKM Mikro yang sudah berlangsung lebih dari semunggu di NTB, kata Eka, membangunkan kembali masyarakat agar aware dengan Covid-19.

“Secara berjenjang orang diingatkan, mulai dari tingkat RT,  apalagi ada kampung sehat. Sehingga semua pihak menjadi lebih aware,” katanya.

Menurutnya, dampak dari penerapan PPKM Mikro dapat terlihat dari antusiasme masyarakat untuk vaksinasi. Karena salah satu indikator dalam pelaksanaan PPKM Mikro adalah capaian vaksinasi Covid-19.

“Bukan hanya soal tracing, tetapi juga soal vaksinasi. Vaksinasi harus 100 persen capaiannya, baru didistribusikan vaksin lainnya,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB ini mengatakan sejak penerapan PPKM Mikro, 23 Maret lalu, memang masih ada RT yang masih beradaptasi. Karena PPKM Mikro yang diterapkan NTB sebelumnya berbasis desa/kelurahan.

Eka mengatakan PPKM Mikro yang sudah berjalan cukup bagus di NTB adalah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Karena KSB itu sejak dulu melakukan program berbasis RT sejak sebelum Covid-19.

“Dengan PPKM Mikro mereka lebih gampang beradaptasi. Yang cepat progresnya KSB,” tandas Eka. (nas)

Advertisement filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional