Benang Merah Penyebab Merosotnya Indek Pembangunan Ketenagakerjaan NTB

I Gede Putu Aryadi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi menyebut sudah menemukan benang merah, penyebab merosotnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Provinsi NTB yang merosot hingga ke urutan paling rendah se Indonesia di tahun 2021.

Sebagai kepala dinas yang baru dilantik pda 24 April 2021, Gede mengatakan sudah menelusuri sebab musabbab IPK NTB berada paling bawah, urutan ke 34 dari 34 provinsi di Indonesia. “Ternyata salah satu kelemahan di Disnaker ini adalah kita belum punya basis data dan informasi yang lengkap terkait dengan ketenagakerjaan,” ujarnya. Karena ketidaktersediaan basis data dan informasi yang lengkap itu, juga belum ada road map ketenagakerjaan NTB. padahal, tahun 2019, IPK NTB berada pada posisi 25 dari 34 provinsi. Lalu kenapa tahun 2024 menurun ke IPK terendah se Indonesia?

Iklan

Setelah ditelusuri, kata Gede, tahun 2020 dibawah pimpinan pejabat sebelumnya (T. Wismaningsih), tidak utuh diisi data dan informasi terkait indikator-indikator yang dibutuhkan. “Misalnya terkait kepesertaan tenaga kerja di BPJamsostek. Padahal sebenarnya , ada. Tapi tidak terkonsolidasi dengan baik,” paparnya. Jika saja, NTB memiliki basis data ketenagakerjaan yang komprehensif, menurutnya akan sangat mudah memetakan atau menyusun program ketenagakerjaan yang betul-betul fokus dan menyentuh persoalan yang dihadapi.

“Di NTB ini kan kita sudah punya sistem pendataan. Cuma itu tidak didukung alat yang bisa mengkonsolidasikan dan mengintegrasikan oleh SDM yang ada di sini untuk bisa menyusun dan mengimplementasikan program-program ketenagakerjaan yang baik,” imbuhnya. Secara organisasi (structural), menurutnya Dinas Nakertrans NTB sudah cukup lengkap. Dengan bidang-bidang yang membawahi seluruh indikator penyusunan IPK. Dari bidang pengawasan, pelatihan, produktifitas kerja, hubungan industrial, hingga penempatan. Diperkuat lagi dengan keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) NTB. NTB juga memiliki Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).

“Sekarang tinggal bagaimana memanfaatkan stukrutr yang lengkap ini. mengkonsolidasikan dan menyusun peta jalan yang memudahkan kita menyusun perencanaan pembangunan ketenagakerjaan yang komprehensif,” imbuhnya. Jika ini sudah terbangun, akan lebih mudah menangani persoalan-persoalan ketenagakerjaan di NTB. Gede optimis, IPK NTB bisa bergeser ke urutan yang lebih baik. Tidak ada posisi IPK tahun 2020. Uruan ke 34 dari 34 provinsi di Indonesia.

Diketahui Kementerian Tenaga Kerja telah merilis Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Menurut Provinsi, Tahun 2020. Dari semua provinsi di Indonesia, IPK tertinggi adalah DKI Jakarta dengan IPK 78,29.  Menyusul Kalimantan Timur, Kemudian Bali.Sementara IPK terendah adalah Provinsi NTB, dengan IPK 54.23 atau peringkat 34 dari 34 provinsi di Indonesia.

Secara keseluruhan dari 34 provinsi, pada tahun 2021 ini hampir seluruh provinsi mengalami peningkatan Indeks yaitu sebanyak 32 provinsi. Hanya 2 provinsi saja yang mengalami penurunan Indeks, yaitu provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Riau. Metodologi menghitung IPK dilakukan oleh Kemnaker dengan data yang dihimpun meliputi seluruh data dan informasi yang bersifat ketenagakerjaan, baik yang bersifat umum maupun bersifat teknis. Diantaranya  perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial,  kondisi lingkungan kerja,  pengupahan dan kesejahteraan pekerja. Serta jaminan sosial tenaga kerja. (bul)

Advertisementfiling laporan pajak ucapan idul fitri ucapan idul fitri Jasa Pembuatan Website Profesional