Benahi Infrastruktur, DPR RI Bantu KLU Terkait Jalan Lingkar Utara

Anggota Komisi V DPR RI, H. Suryadi Jaya Purnama, ST., menyempatkan diri bersilaturahmi dengan Bupati KLU Sabtu sore.

Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Djohan Sjamsu, SH., mulai melakukan lobi untuk pembenahan infrastruktur di Lombok Utara. Meski pemerintahannya baru berjalan seminggu, Djohan mendapat dukungan dari pejabat politik nasional.

Sabtu, 6 Maret 2021, Djohan menerima kunjungan dari anggota Fraksi PKS sekaligus anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, ST. Politisi senior PKS yang akrab disapa SJP itu, menyempatkan diri bersilaturahmi ke kediaman Bupati KLU. SJP didampingi pengurus PKS, antara lain, Ust. Satriawan Lc. (Anggota DPRD NTB), dan sejumlah pengurus DPD PKS KLU.

Iklan

Pada pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam itu, SJP menyerap aspirasi terkait isu pembangunan di Lombok Utara. Salah satu yang dibahas adalah tindak lanjut pembangunan jalan Lingkar Utara sepanjang 11 km dari Desa Medana –  Tanjung ke Desa Segara Katon – Gangga.

“Alhamdulillah, kita direspon positif oleh Fraksi PKS DPR RI. Pak Suryadi selaku anggota Komisi V, sanggup membantu kita mengawal anggaran pusat untuk jalan lingkar,” ujar Djohan, Minggu, 7 Maret 2021.

Ia mengaku, telah diminta oleh SJP untuk mengirimkan proposal awal kebutuhan biaya proyek jalan Lingkar Utara. Di depan SJP, Djohan mengakui kebutuhan dana yang diperlukan mencapai Rp 700 miliar.

“Kalau 700 miliar, APBD kita tidak mampu. Maka kita sudah minta PU untuk segera menyelesaikan DED Jalan Lingkar,” imbuhnya.

Sebagai langkah awal, lanjut dia, pihaknya akan segera mengirimkan usulan ke Kementerian PU mengetahui Komisi V DPR RI. Djohan optimis, dengan adanya dukungan fraksi-fraksi di DPR RI maupun DPRD seperti PKS, PDIP, Gerindra dan PKB, proses pembenahan sarana dan prasaran di Lombok Utara akan berjalan lancar.

Pihaknya juga akan tetap memastikan, agar bantuan pendanaan dari berbagai Parpol mendapat respon setimpal dari daerah. Dalam artian, pelaksanaan pembangunan sesuai dengan hajat, yakni pengerjaan tepat waktu dan tidak melanggar hukum.

“DED jalan Lingkar Utara harus selesai tahun ini. Dengan usulan masuk tahun ini, harapan kita tahun 2022 sudah bisa dikerjakan,” sambungnya.

Proyek jalan Lingkar Utara merupakan satu proyek yang tertunda sejak digagas pembebasan lahannya oleh Djohan Sjamsu pada periode pertama pemerintahan (2010-2015). Jalan tersebut tidak kunjung terbangun karena berbagai kendala.

“Kita optimis, dengan banyaknya dukungan politis dari berbagai pihak, akan membantu kelancaran pembangunan dan perbaikan perekonomian masyarakat,” tutupnya. (ari)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional