Belum Tuntas Dibahas Bertahun-tahun, Raperda RDTR Kawasan Penyangga KEK Mandalika Seluas 3.500 Hektare

Amry Rakhman (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Keberadaan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Penyangga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika mendesak segera direalisasikan. Supaya,  KEK Mandalika yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) tidak terancam banjir akibat eksploitasi berlebihan di daerah penyangga.

Berdasarkan koordinasi Pemprov NTB dengan Pemda Lombok Tengah melalui OPD teknis terkait, sebenarnya sudah disusun Raperda RDTR Kawasan Penyangga KEK Mandalika. Kawasan penyangga yang akan dikendalikan melalui Perda RDTR seluas 3.500 hektare atau tiga kali lipat dari luas KEK Mandalika.

Iklan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si., mengatakan, saat ini sedang dilakukan revisi terhadap Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) NTB. Revisi RTRW NTB, nantinya juga akan diikuti revisi RTRW kabupaten/kota.

‘’Kepentingannya, revisi RTRW baik provinsi dan kabupaten/kota, salah satu langkah dalam rangka penataan, baik pola ruang maupun struktur ruangnya,’’ kata Amry dikonfirmasi di Mataram, kemarin.

Amry menjelaskan, dalam pola ruang, maka akan jelas mana daerah yang bisa dikembangkan untuk budidaya dan kawasan hutan lindung. Sedangkan dari struktur ruang, akan lebih jelas mana daerah yang bisa berdiri bangunan dan infrastruktur. “Ini yang harus ditata baik pola dan struktur ruangnya,” katanya.

Terkait banjir yang menerjang daerah Kuta termasuk di dalamnya KEK Mandalika, Amry mengatakan harus dilihat secara menyeluruh pemicunya. Apakah daerah penyangga yang perlu dikendalikan. “Intinya, banjir yang terjadi karena daerah hulu kurang berfungsi, harus ditata. Kalau banjir, ada masalah di hulunya. Memang harus dilakukan penataan kawasan penyangga,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, H. Sahdan, S.T., M.T., mengatakan, telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Lombok Tengah, terkait dengan bencana banjir di daerah Kuta. Ia mengatakan, Lombok Tengah sudah menyusun Perda RDTR Kawasan Penyangga KEK Mandalika di wilayah Kuta dan sekitarnya seluas 3.500 hektar.

‘’Ternyata dalam beberapa tahun terakhir dia lagi menyusun RDTR untuk Kuta dan sekitarnya seluas 3.500 hektare. Cuma, setelah Covid ini, pembahasannya agak tersendat-sendat,’’ jelas Sahdan kepada Suara NTB, Rabu, 3 Februari 2021.

Kemudian, dengan  munculnya UU Cipta Kerja yang mulai berlaku 2 November 2020. Juga menjadi penyebab lambatnya pembahasan Raperda RDTR Kawasan Penyangga KEK Mandalika.

‘’Kalau Perda RDTR selesai, ini sesuatu yang sangat ampuh untuk pengendalian di daerah penyangga. Lombok Tengah yang menyusun Perda RDTR, tapi kita provinsi yang ikut membahas,’’ terangnya.

Dengan adanya Perda RDTR, kata Sahdan, maka akan cukup ampuh untuk mengendalikan pembangunan di daerah penyangga. Karena sekarang, kerusakan lingkungan di daerah penyangga dinilai mulai terlihat.

‘’Raperda ini sudah lama disusun, mungkin sudah 3 – 4 tahun lalu. Karena seringnya berubah aturan tentang tata ruang ini.  Lombok Tengah sebagai pengusul, dia minta bantuan Pemprov untuk mendorong pusat,’’ katanya. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional