Belum Terima Surat Resmi, DPRD NTB Nyatakan Tak Ada Pemotongan Dana Transfer 2017

Mataram (suarantb.com) – Ketua Komisi III DPRD NTB yang membidangi keuangan, Johan Rosihan, ST menyatakan tidak ada pemotongan dana transfer sebesar Rp 500 miliar untuk NTB tahun 2017 mendatang. Sampai saat ini, pihaknya belum menerima surat resmi dari kementerian terkait mengenai hal tersebut.

Kalau pun ada pemotongan dana transfer, Pemprov NTB tentu sangat keberatan. Sebab akan banyak program yang tidak bisa terealisasi. “Tidak ada itu. Saya belum dapat keterangan apapun,” ujarnya, Jumat, 11 November 2016.

Iklan

Kalau pun ada pemotongan anggaran dari pusat, lanjut Johan, besarannya antara satu daerah dengan daerah lainnya tidak mungkin diseragamkan. Sebab antara satu daerah dengan daerah lainnya memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berbeda. “Masa NTB mau disamakan dengan DKI Jakarta yang PAD-nya lebih banyak,” ujarnya.

Terlepas dari hal tersebut, Johan mengatakan sejauh ini belum ada informasi apapun dari pemerintah pusat terkait pemangkasan dana transfer untuk NTB. Hal tersebut dinilai sebagai prediksi yang tidak memiliki dasar yang kuat. “Nggak ada itu. Tidak ada keterangan apapun dari pemerintah. Kalau memang ada pasti kita dikasi tahu,” ungkap Johan.

Politisi PKS NTB mengatakan saat ini Pemprov NTB melalui Gubernur juga telah melayangkan surat keberatan ke pemerintah pusat karena pengurangan dana untuk gaji guru. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemprov NTB pasti keberatan seandainya pemangkasan itu benar-benar terjadi.

“Jangankan itu, sekarang saja Gubernur sudah layangkan surat keberatan karena pengurangan untuk guru,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Taukhid, SE,. M.Sc, IB, MBA menyatakan ada kemungkinan dana transfer pusat ke daerah akan terpotong sekitar Rp 500 miliar. Hal tersebut didasarkan pada perhitungan dana transfer pusat ke daerah pada tahun 2016 sebesar Rp 776 Triliun. Untuk tahun 2017 nanti akan dikurangi menjadi Rp 760 Triliun.

Berkurangnya dana transfer daerah sebesar Rp 16 triliun itu jika dibagi rata dengan semua provinsi yang ada di Indonesia kemungkinan masing-masing provinsi akan menerima pemangkasan anggaran sekitar Rp 500 miliar. “Untuk rinciannya berapa masing-masing daerah termasuk NTB belum kita terima. Tapi yang jelas signifikansinya tidak terlalu tinggi. Hanya Rp 500 Miliar kalau dibagi ke seluruh provinsi,” katanya.

Menurutnya, penyebab pengurangan dana transfer pusat ke daerah salah satunya disebabkan kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil. (ast)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here