Belum Punya Perda, Retribusi dari Tower Seluler Melayang

Praya (Suara NTB) – Potensi pemasukan dari retribusi tower seluler di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tercatat cukup besar, yakni antara Rp 2 miliar sampai 3 miliar per tahun. Hanya saja potensi pemasukan daerah dari retribusi dipastikan melayang, karena belum bisa ditagih oleh pemerintah daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Loteng, L. Suardana, kepada Suara NTB, Jumat, 26 Mei 2017, menjelaskan, dari hasil pendataan terakhir jumlah tower seluler di Loteng sampai saat ini tercatat sebanyak 235 buah. Jumlah tower ini tersebar di hampir semua wilayah di Loteng.

Iklan

Meski demikian, pihaknya sampai sejauh ini belum bisa menarik retribusi dari tower-tower seluler, karena dasar hukum belum ada. “Untuk bisa menarik retribusi dari tower seluler tersebut, harus ada dasar hukumnya berupa perda atau minimal peraturan bupati. Sementara kita belum punya salah satunya,” sebutnya.

Atas kondisi ini, pada tahun 2016, praktis pemasukan dari retribusi tower seluler kosong sama sekali sampai sekarang ini. Padahal potensinya cukup besar jika mampu ditarik. “Kita tidak bisa berbuat, karena dasar hukum bagi kita untuk bergerak belum ada. Justru kalau kita tarik tanda dasar hukum yang jelas, bisa-bisa kita terlibat pungli,” tambah Suardana.

Untuk menjawab persoalan ini, pihaknya kini tengah menyusun peraturan bupati terlebih dahulu. Paling tidak bisa dijadikan dasar bagi pihaknya untuk melakukan pemungutan terhadap tower-tower seluler yang ada sembari menunggu lahirnya peraturan daerah (perda).

Pihaknya sebenarnya berharap bisa ada perda langsung. Tetapi karena belum ada anggaran yang tersedia untuk penyusunan perda, maka pihaknya berinisiatif untuk membuat perbup dulu. “Kan untuk menyusun satu perda itu biaya cukup besar. Sementara sejauh ini kita belum punya anggaran untuk itu,” tandasnya.

Alasannya, Diskominfo smerupakan dinas baru hasil pemekaran dari Dishubkominfo, sehingga pada awal pembahasan anggaran, rencana penyususun perda tower seluler belum masuk pembahasan. “Harapan kita, kalau pun belum bisa disusun oleh pemerintah daerah. Paling tidak bisa menjadi perda insiaitif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),” lanjut mantan Kabag Kesra Setda Loteng ini.

 Disinggung target penyelesain perbup tower seluler tersebut, Suardana mengaku saat ini tengah dalam proses penggodokan dan, diharapkan dalam waktu dekat ini sudah bisa selesai. Sehingga bisa segera disahkan dan diterapkan. (kir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here