Belum Penuhi Rasa Keadilan, Warga Lingkar Kawasan Mandalika Tolak Nilai Kompensasi

Praya (Suara NTB) – Penetapan besaran nilai kompensasi sebesar Rp 4,5 juta per are untuk penyelesaian lahan bermasalah di kawasan Mandalika Resort menuai reaksi keras warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Warga dengan tegas menolak nilai kompensasi, karena dinilai jauh dari rasa keadilan. Warga pun meminta ada pertemuan khusus kembali dengan pemerintah untuk menentukan nilai kompensasi yang layak.

Sahrial Ahmadi, S.H., perwakilan warga pemilik lahan kepada Suara NTB, Sabtu, 19 November 2016, mengaku kalau kompensasi sebesar Rp 4,5 juta per are jauh dari apa yang diharapkan. Dan, tidak mencerminkan rasa keadilan bagi warga pemilik lahan. Sehingga seluruh pemilik lahan sepakat untuk menolak nilai kompensasi tersebut.

Iklan

Untuk itu, warga pemilik lahan berencana akan mengajukan besaran kompensasi kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah nantinya. “Kalau pemerintah mengajukan Rp 4,5 juta per are, kita sebagai warga pemilik lahan juga boleh donk mengajukan nilai kompensasi kepada pemerintah,”  terangnya.

Menurut mantan anggota DPRD Loteng ini, besaran kompensasi yang diinginkan warga sebenarnya tidak terlalu muluk. Warga hanya minta disesuaikan dengan harga pasaran terkini. Meski harga pasaran yang paling rendah sekalipun, yakni sekitar Rp 44 juta per are.

Hal senada juga disampaikan perwakilan warga lainnya, Alus Darmian. Dikatakanya, warga menolak besaran kompensasi yang ditetapkan oleh pemerintah, karena selama ini warga merasa tidak pernah menjual lahan, sehingga kesannya pemerintah mau membeli lahan warga dengan harga jauh di bawah standar.

‘’Kecuali kalau lahan tersebut pernah dijual. Kemudian warga hanya mengklaim, tidak jadi persoalan kompensasi sebesar itu. Tapi ini, lahan belum pernah dijual. Malah mau diberikan kompensasi sebesar itu. Kan tidak wajar jadinya. Jadi kita minta ada keadilan dalam hal ini,”  protesnya.

  Pilkada NTB 2018, Nasdem Rancang Paket Rudi-Amin

Dalam kasus ini, warga lingkar kawasan juga mengaku kesal atas sikap pemerintah yang terkesan tidak pro kepada masyarakatnya dengan memberikan kompensasi jauh dari nilai kewajaran, jika dibandingkan dengan harga lahan di kawasan tersebut saat ini. Bahkan ada kesan kalau pemerintah menyudutkan warga lingkar kawasan  dengan mengatakan kalau lahan yang diklaim tersebut sebagai tanah negara. Padahal bicara kriteria tanah negara, sudah sangat jelas.

Di mana lahan tersebut baru dikatakan sebagai tanah negara, jika ditelantarkan dan tidak pernah dikelola atau digarap. Sementara lahan yang diklaim warga justru sudah sejak lama dikuasai dan dikelola oleh warga. “Lalu atas dasar apa pemerintah mengatakan kalau lahan tersebut sebagai tanah negara?” tanyanya.

Untuk itu, tegasnya kembali, warga lingkar kawasan mendesak ada pertemuan khusus kembali guna membahasan besaran nilai kompensasi. Kalau pun kemudian pemerintah tidak sanggup dengan permintaan warga, warga pemilik lahan siap mengelola lahan tersebut sendiri.

Atas penolakan tersebut, Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT., yang dikonfirmasi terpisah di Desa Jelantik, menegaskan kalau besaran kompensasi sudah menjadi keputusan pemerintah, sehingga tidak ada alasan bagi warga untuk tidak menolak. “Ini sudah jadi keputusan pemerintah dan kita harapkan warga bisa menerimanya,” sebutnya.

Menurutnya, pemberian kompensasi bukan pada konteks jual beli. Tetapi sebagai bentuk perhatian yang diberikan pemerintah kepada warga terhadap apa yang selama ini jadi keluhan. “Ini semua juga kan demi kepentingan masyarakat banyak. Bukan hanya demi kepentingan beberapa pihak saja,” tandas mantan Ketua DPRD NTB ini. (kir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here