Belum Laporkan Harta Kekayaan, Ratusan Pejabat Pemprov Terancam Kena Sanksi

Mataram (Suara NTB) – Ratusan pejabat Pemprov NTB belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga batas tenggat waktu, 31 Maret lalu. Dari 1.721 pejabat yang wajib menyerahkan LHKPN, baru 1.046 orang yang melaporkan harta kekayaannya melalui aplikasi e-LHKPN.

Kepala Sekretariat Pokja LHKPN Pemprov NTB, Yus Harudian Putra, S. STP., yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 4 April 2018 siang mengatakan bagi yang tidak melaporkan LHPN akan kena sanksi berat. Berdasarkan Pergub No. 27 Tahun 2017 tentang LHKPN lingkup Pemprov NTB pasal 11 menyatakan bagi  yang tidak melaksanakan LHPN dikenakan sanksi disiplin berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Masalah sanksi, ada di pasal 11 di dalam Pergub itu. Bagi yang tidak melaporkan LHKPN,  diberikan tiga kali peringatan tertulis dengan  rentang waktu masing-masing  satu bulan,” kata Yus – sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan, KPK memberikan batas waktu hingga akhir tahun ini bagi pejabat yang belum melaporkan LHKPN. Namun, Gubernur menginginkan deadline pelaporan LHKPN ini lebih awal. Sehingga, pemprov mengetahui tingkat kepatuhan para pejabat yang ada. Artinya, bagi pejabat yang belum menyerahkan LHKPN  sampai 31 Maret lalu, maka masih ada waktu sampai tiga bulan ke depan atau Juni mendatang.

Namun, BKD akan memberikan surat teguran tertulis pertama kepada pejabat yang belum melaporkan LHKPN mulai April ini. Kemudian teguran kedua dan ketiga pada Mei dan Juni. Meskipun masih ada toleransi hingga Juni mendatang, namun pihaknya berharap para pejabat jangan sampai kena teguran sampai tiga kali.

“Kalau dulu pelaporan secara manual. Sekarang sudah pakai aplikasi. Tentunya lebih gampang lagi mengisinya,” katanya.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB ini menambahkan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dapat kena sanksi jika membiarkan bawahannya tak melaporkan LHKPN.

“Di samping dia wajib lapor, Kepala OPD juga wajib mendorong  yang di bawahnya untuk tertib, segera melapor. Kepala OPD juga bisa kena sanksi  jika membiarkan bawahannya,” tandasnya.

Berdasarkan Pergub No. 27 Tahun 2017, jumlah pejabat Pemprov yang wajib melapor LHKPN sebanyak 1.721 orang. Namun, hingga tenggat waktu pada akhir Maret lalu, baru 1.046 orang atau 60,89 persen yang sudah melaporkan LHPN.

Berdasarkan pasal 3 Pergub No. 27 Tahun 2017, penyelenggara negara yang wajib LHKPN lingkup Pemprov NTB adalah gubernur, wakil gubernur, pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III dan pejabat eselon IV.

Kemudian kuasa pengguna anggaran, auditor madya sampai auditor utama, pejabat pengelola keuangan, pejabat pembuat komitmen, panitia pengadaan barang/jasa, petugas juru tagih/pungut pajak daerah. Selanjutnya, pejabat atau pegawai yang bertugas di LPSE dan pejabat tertentu atas permintaan KPK. (nas)