Belum Jelas, Nasib Ratusan Honorer K2 di Kota Mataram

Mataram (Suara NTB) – Nasib ratusan honorer Kategori Kedua (K2) Kota Mataram sampai saat ini belum jelas. Pasalnya, Surat Keputusan (SK) dan Nomor Induk Kepegawaian (NIK) mereka masih digantung oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Padahal, setelah lulus seleksi Bulan Juni lalu, mereka sudah diminta untuk melengkapi berkas dan pengajuan NIP ke BKN. Namun, sampai sekarang ini belum ada kejelasan terkait pengangkatan mereka.

Iklan

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati mengatakan, pihaknya sudah berkonsultasi dengan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), H. Effendi Eko Saswito terkait persoalan ini.

Ia mengakui bahwa pihaknya tidak bisa berbuat banyak terhadap nasib ratusan honorer K2 tersebut karena keputusannya berada di pusat.

“Jadi sekarang digantung. Sudah tanya pusat tapi belum ada perkembangan. Itu makanya saya sudah konsultasi dengan Sekda untuk rapat dengan Baperjakat. Kalau ada jawaban besok kita tinggal lakukan. Sampai saat ini belum ada jawaban, tinggal tunggu itu ada pengumuman diterima berapa lolos tapi ini kayaknya terjadi di seluruh Indonesia,” ujarnya, di Mataram, Kamis, 19 Oktober 2017.

Nelly memperkirakan nasib honorer K2 yang digantung BKN ini bukan hanya terjadi di Mataram. Namun juga di daerah lainnya di Indonesia.

Di satu sisi, ia mengakui bahwa para calon abdi negara itu pasti kecewa lantaran sampai sekarang belum ada kepastian dari pusat. Karena itu, pihaknya tetap mengusulkan nama-nama mereka begitu ada pembukaan formasi di pusat.

“Kita upayakan secepatnya, karena bagaimanapun rekan-rekan sudah menunggu. Itu mengapa hari ini saya berbicara dengan Pak Sekda, sehingga persoalan ini dapat kita tangani segera,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya juga masih menunggu pengumuman final terkait siapa saja yang lulus pada tahap akhir. Sebab pemberkasan itu juga masih pada tahap verifikasi. Sehingga bagi pihak yang berkasnya tidak lengkap atau bermasalah bisa saja dinyatakan tidak lulus.

Informasi inilah yang perlu diketahui, sehingga pihaknya berupaya untuk menghubungi pusat. “Kita juga menunggu informasi yang lolos berapa, yang tidak lolos berapa untuk verifikasinya,” ujarnya. (lin)