Belum Ideal, Tenaga dan Fasilitas Kebersihan di Mataram

Mataram (suarantb.com) – Persoalan sampah di Kota Mataram yang hingga saat ini belum tertangani dinilai akibat fasilitas kebesihan yang belum memadai. Jumlah fasilitas dan petugas kebersihan yang minim tidak sebanding dengan produksi sampah Kota Mataram. Akibatnya, sekalipun pengangkutan dilakukan secara rutin, penumpukan tidak dapat dihindari.

Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kebersihan Kota Mataram, H. Muzahar mengakui, jumlah tenaga kebersihan masih jauh dari kata ideal. Baik dari segi fasilitas maupun petugas lapangan. Dengan jumlah 50 kelurahan yang ada di Kota Mataram, 36 dump truck dirasa sangat kurang. Belum lagi, setengah dari jumlah armada tersebut sudah tidak layak pakai, disebabkan umur fasilitas yang sudah tua. Bahkan beberapa kendaraan yang pengadaannya pada 1994 masih dipergunakan hingga saat ini.

Iklan

“Yang 36 itu juga, yang umurnya sudah tua hampir setengahnya. Artinya setengahnya sudah tidak layak pakai,” ungkapnya, Kamis, 6 Oktober 2016.

Menurutnya, jumlah ideal dump truck yang seharusnya dimiliki Kota Mataram adalah sejumlah kelurahan yang ada, yaitu 50 kelurahan. Demikian juga dengan jumlah petugas kebersihan. Muzahar memaparkan, jumlah petugas yang dipekerjakan oleh Dinas Kebersihan sebanyak sekitar 600 orang harus pula ditambah, mengingat banyaknya sampah kota yang harus ditangani.

Kesulitan lain yang menjadi kendala penanganan kebersihan adalah terbatasnya jumlah transfer depo. Hanya terdapat tujuh transfer depo yang ada di Kota Mataram. Menurut Muzahar, untuk dapat menangani permasalahan sampah Kota Mataram, setiap kelurahan seharusnya memiliki satu transfer depo.

“Idealnya, satu kelurahan, satu transfer depo. Tapi itu kan tidak mungkin. Kendala kita di lapangan ini banyak,” ungkapnya.

Ia mengatakan, pengadaan transfer depo terkendala kurangnya lahan. Sekalipun ada lahan yang tersedia, namun tidak strategis dan dapat menimbulkan penolakan dari warga sekitar, sebab dinilai mengganggu kenyamanan.

Untuk memaksimalkan penanganan sampah, di dalam perda dikemukakan bahwa sampah rumah tangga hingga ke TPS menjadi tanggung jawab kelurahan. Sementara dari TPS hingga ke transfer depo dan TPA, menjadi tanggung jawab petugas Dinas Kebersihan. Oleh karena itu, demi memaksimalkan penanganan masalah sampah, kerja sama dari masyarakat dan kelurahan menjadi hal yang penting untuk diwujudkan. (rdi)