Belum Bisa, Penerapan Kenormalan Baru di Mataram

Infografis

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram belum bisa menerapkan kenormalan baru atau new normal. Pasalnya, rasio antara jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dengan total tes yang dilaksanakan di masyarakat atau positive rate cukup tinggi.

Tergambar dari data pasien positif Covid-19 di Kota Mataram sampai tanggal 2 Juni mencapai 245 kasus. Dengan rincian, 132 pasien positif masih dalam perawatan, 105 sembuh dan 8 orang meninggal dunia. Sementara, 244 pasien dalam pengawasan (PDP), 42 orang dalam pemantauan (ODP).

Iklan

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi ditemui Selasa, 2 Juni 2020 menegaskan, selama ini Kota Mataram tidak pernah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), tidak ada lockdown atau penutupan wilayah. Artinya, paling penting dalam kenormalan baru atau new normal adalah disiplin menerapkan protokol Covid-19.

Rajin menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak dan hindari kerumunan itu yang paling utama, kata Usman. Dia mengakui, positive rate kasus Covid-19 di Kota Mataram sangat tinggi. Analisis kasus mulai 21-28 Mei terdapat 78 kasus positif. Menurutnya, ada kenaikan signifikan dari data sebelumnya. Paling banyak terpapar atau sekitar 51 persen adalah tenaga kesehatan.

Sementara, 220 kasus positif didominasi atau sekitar 61 persen adalah orang tanpa gejala, 21 persen pasien dalam pengawasan dan sisanya orang dalam pemantauan. Dari data ini kita harus berhati hati dalam bermasyarakat, katanya mengingatkan.

Disiplin mengenakan masker, social distancing dan physical distancing harus jalankan oleh masyarakat. Contoh kasus pasien dari Kelurahan Pejeruk. Diketahui, bersangkutan tidak pernah keluar rumah. Analisis tim medis tidak mungkin pasien tidak pernah kontak erat dengan keluarganya.

Bisa saja anaknya keluar tidak pakai masker atau keluarganya yang lain. Kemudian tidak tahu kontak erat dengan ibu terus jadi positif. Makanya ini kasian. Pakai masker itu penting, ucapnya.
Untuk kenormalan baru, Usman tidak berani mengklaim siap atau tidak siap. Kewenangan itu sepenuhnya diserahkan ke kepala daerah.
Sementara itu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh tidak memberikan kepastian apakah dibukanya pusat perbelanjaan secara bertahap sebagai salah satu upaya menuju kenormalan baru tersebut. (cem)