Belasan Ribu Jiwa Warga Lobar Masih Tinggal di Rumah Kumuh

Ilustrasi

Giri Menang (Suara NTB) – 6.300 unit lebih rumah kumuh yang belum tertangani di Lombok Barat (Lobar). Ribuan unit rumah kumuh ini ditinggali oleh belasan ribu jiwa. Penanganan rumah kumuh ini pun terbilang cukup lamban, pasalnya anggaran penanganan dari APBD tidak terlalu signifikan.

‘’Sebagian besar rumah kumuh ditangani dari anggaran pusat dan provinsi. Sementara, dari program pokok pikiran (pokir) kalangan DPRD Lobar juga minim menyentuh rumah kumuh. Tahun ini hanya 38 unit yang dialokasikan dari pokir DPRD,’’ aku Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Lobar L. Ratnawi, akhir pekan kemarin.

Iklan

Sejak 2016-2018, hampir setengah jumlah rumah kumuh sudah ditangani. Saat ini pihaknya fokus pada penanganan rumah kumuh yang tersisa sebanyak 6.300 unit tersebut.

Dalam setahun, kata dia, kemampuan pemda menangani rumah kumuh hanya 1.200 unit. Tahun lalu 1.250 unit, tahun 2016 sebanyak 2000 unit. Namun menurun tahun ini sebanyak 1.500 unit. Diakui penanganan rumah kumuh ini lebih banyak dari pusat, sebab tahun lalu   APBD hanya mengalokasikan 38 unit itupun dari pokir DPRD. Penanganan rumah kumuh tahun depan sebanyak 1.500 unit, kali ini lumayan banyak dari APBD II (DAU) sebanyak 300 unit lebih.

Sisanya dari pusat program BSPS, APBD I (provinsi). Ada juga dari Baznas sebanyak 50 unit, program RLH strategis sebayak 200 unit sehingga penanganan rumah kumuh tembus 1.500 unit. Sedangkan penanganan rumah kumuh sebanyak 1.200, APBD dari pokir hanya 30 unit sisanya dari APBN, APBD 1 dan BSPS.

Untuk penanganan rumah kumuh tahun depan, tersebar di 6 kecamatan sebab 4 kecamatan yang terdampak gempa sudah ditangani melalui bantuan pusat. Kalaupun diturunkan ke wilayah terdampak bencana, maka warga kemungkinan lebih memilih bantuan pusat sebab jumlah nominal bantuannya jauh lebih besar dibandingkan rumah kumuh. Jika dilihat dari jumlah penduduk yang mendiami rumah kumuh 6.300 unit ini sendiri mencapai 18 ribu jiwa lebih.

Pihaknya berharap anggota DPRD ‘’mengeroyok’’ pembangunan rumah kumuh melalui dana pokir,  Sebab jika lebih banyak yang mengeroyok akan lebih cepat tuntas. Ia mengaku dengan jumlah rumah kumuh saat ini pemda butuh waktu sekitar 5-6 tahun ke depan baru bisa dituntaskan. Sebab jika RLTH sudah tuntas ditangani, maka pemda bisa mengarahkan pada penanganan PSU dan kawasan kumuh.

Menyoal minimnya dana pokir yang menyentuh rumah kumuh, Ketua DPRD Lobar Imam Kafali mengakui terkait pokir anggota dewan tergantung usulan dari masyakarat. Para anggota mengarahkan pokir untuk yang lain seperti terop, bantuan sarpras kelompok, sebab hal itu diperlukan warga, terutama para konstituen. Pihaknya tidak bisa memaksa anggota dewan untuk mengarahkan pokir ke rumah kumuh.

Terkait minimnya anggaran terhadap rumah kumuh, diakui pihak dewan dan eksekutif tentunya sudah mengkaji. Artinya, semua persoalannya juga harus disentuh, tidak hanya masalah rumah kumuh saja. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here